Menperin: Penyaluran KUR IKM Idealnya 30 Persen

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 29 Agustus 2017
Menperin: Penyaluran KUR IKM Idealnya 30 Persen

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Foto: Twitter/Airlangga Hartarto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ideal untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 30 persen untuk mendorong produksi dan menciptakan kewirausahaan baru.

Hal itu disampaikan pada sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang juga merupakan forum untuk mengajak pihak terkait mencari solusi khususnya terkait akses pembiayaan IKM yang masih terbatas.

"Industri IKM ini terkait produksi. Kami dorong untuk memperbanyak sektor produksi. Jangan enam persen minimal, harusnya 20 persen, target idealnya 30 persen," kata Menteri Airlangga di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Senin (28/8).

Dia menjelaskan, dengan memperbanyak penyaluran KUR terhadap IKM, produksi bisa lebih ditingkatkan dan dengan demikian juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor yang menjadi unggulan, yakni logal, garmen, sepatu, dan barang rajutan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal industri Kecil dan Menengah Gati Wibawaningsih memaparkan, penyaluran KUR hingga Juli 2017 telah mencapai Rp 52,2 Triliun atau 47 persen dari target penyaluran KUR sebesar Rp 110 Triliun, termasuk di dalamnya sektor industri pengolahan (IKM) sebesar Rp 3,30 Triliun (enam persen).

Selain itu, penyebaran penyaluran KUR masih didominasi oleh beberapa provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

"Berdasarkan pulau, masih didominasi oleh Pulau Jawa 56 persen, diikuti Pulau Sumatera 19 persen, dan Pulau Sulawesi 10 persen," kata Gati.

Menurut Menperin, modal merupakan salah satu faktor penting bagi IKM dalam mengembangkan usaha. Namun, mayoritas IKM kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan karena beberapa alasan, seperti tidak memenuhi persyaratan perbankan (bankable), meskipun jenis usahanya secara prospek memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (feasible).

Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap IKM, antara lain melalui Lembaga Pengelola Dana bergulir (LPDB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta Pemodalan Nasional Madani (PNM).

Salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung pemberian pembiayaan kepada sektor IKM dan diarahkan pada sektor usaha produktif lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). (*)

Sumber: ANTARA

#Kemenperin #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Trump meminta Indonesia memberikan akses pada sumber daya alam, mineral serta meminta Indonesia membeli minyak dari Amerika.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Indonesia
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Indonesia
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi
Penerapan Work From Mall dilakukan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan dukungan Pemerintah daerah dan perusahaan teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 Desember 2025
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi
Indonesia
Pemerintah Sarankan Work From Mall, Demi Gig Economy
Pemerintah mendorong pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif yang mendukung perkembangan ekonomi digital dan gig economy.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemerintah Sarankan Work From Mall, Demi Gig Economy
Indonesia
Tingkatkan Penjualan Mobil Listrik, Kemenperin Tetap Siapkan Insentif di 2026
Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Desember 2025
Tingkatkan Penjualan Mobil Listrik, Kemenperin Tetap Siapkan Insentif di 2026
Indonesia
Airlangga Sebut Indonesia Tujuan Investasi, Buktinya AS sudah Tertarik
Berdasarkan data nasional, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat mencapai USD 26,4 miliar, sedangkan impor berada pada kisaran USD 12 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Airlangga Sebut Indonesia Tujuan Investasi, Buktinya AS sudah Tertarik
Indonesia
Pembahasan Tarif Ekspor ke AS Belum Rampung, Airlangga Ingin Beberapa Komoditas Nol Persen
Sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi di AS dipastikan akan mendapatkan pembebasan tarif masuk seperti minyak kelapa sawit mentah
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Pembahasan Tarif Ekspor ke AS Belum Rampung, Airlangga Ingin Beberapa Komoditas Nol Persen
Indonesia
Begini Langkah Pulihkan Reputasi Produk Udang dan Cengkeh Setelah Terkontaminasi Radiasi Cs-137
?Dekontaminasi tersebut merupakan salah satu upaya penanganan yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas (satgas) Penanganan Bahaya Radiasi Cs-137
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Begini Langkah Pulihkan Reputasi Produk Udang dan Cengkeh Setelah Terkontaminasi Radiasi Cs-137
Indonesia
6 Sektor Ini Dibanjiri Barang Impor, Ini Kata Kemenperin
Dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
6 Sektor Ini Dibanjiri Barang Impor, Ini Kata Kemenperin
Bagikan