Menkopolhukam Wiranto: Apakah Tidak Genting Ada Gerakan Tolak NKRI?

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Senin, 17 Juli 2017
Menkopolhukam Wiranto: Apakah Tidak Genting Ada Gerakan Tolak NKRI?

enko Polhukam Wiranto (kiri) bersama Menkominfo Rudiantara (kedua kiri) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Negara saat ini dalam keadaan genting, di mana masih ada kelompok yang menolak Pancasila, NKRI, nasionalisme dan demokrasi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, saat ini masih ada kelompok yang jelas-jelas menolak dasar negara dan ingin mengganti ideologi bangsa.

"Sekarang saya balik, apakah tidak genting kalau ada gerakan-gerakan tolak demokrasi, tolak nasionalisme, tolak NKRI? Genting gak?," kata Wiranto bertanya, di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/7).

Ia pun menantang siapapun yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk berdiskusi dan mencari jalan keluarnya.

"Kalau ada anggapan gak ngenting ya sudah ayo, jalanin aja ini, diemin aja ini. Aman, Pak Wiranto enggak usah ngomong, Pak Jokowi enggak usaha ngomng. Kita biarkan aja itu NKRI digerogoti, Pancasila digerogoti. Ideologi itu biar aja subur. Kita rela nanti jadi Libya, seperti Irak, seperti Suriah, mau enggak, mau enggak?" timpal Wiranto.

Mantan Pangab era Orba ini menjelaskan penerbitan Perppu Ormas merupakan bentuk kehadiran pemerintah di saat ideologi bangsa mulai digerogoti. Pemerintah mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menjaga itu.

"Tapi saya punya wewenang, Pak Jokowi punya. Kita bergerak. Tapi nanti enggak bergerak, enggak ambil keputusan, ribut pemerintah tidak hadir, tatkala ada permasalahan. Saya sering denger itu. Ada permasalahan, kita menilai belum kritis belum waktunya kita bertindak, ribut, pemerintah tidak hadir. Sekarang kita hadir ribut," ujarnya.

"Kalau enggak setuju bisa ke kantor saya, bisa diskusi dengan saya. Kalau enggak setuju bisa berikan jalan keluarnya seperti apa. Jangan menuding pemerintah seperti orba," tandasnya.

Lebih lanjut, ia meyakinkan bahwa penerbitan Perppu tidak bermaksud apa-apa, semeta-mata menjaga ideologi bangsa. (Fdi)

Baca juga berita terkait berikut ini: Komnas HAM Temui Wiranto Bahas Kriminalisasi Ulama, ini Respon Polisi

#Perppu Ormas #Wiranto #Menkopolhukam
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Indonesia
BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan
Beberapa modul harus disesuaikan dengan era anak muda sekarang, era kekinian
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 November 2024
BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan
Indonesia
Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus pimpin rapat koordinasi persiapan pilkada serentak 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 Oktober 2024
Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Sepak Terjang Wiranto, Pernah Diisukan Berseberangan kini Jadi Penasihat Khusus Prabowo
Wiranto lahir di Yogyakarta 4 April 1947
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Oktober 2024
Sepak Terjang Wiranto, Pernah Diisukan Berseberangan kini Jadi Penasihat Khusus Prabowo
Indonesia
Swasta Bersedia Bantu Impor Sapi Perah Program Makan Bergizi Gratis
“Kita Impor bahan baku yang belum ada, misal upaya beli sapi perah kecil dengan harapan 5 tahun ke depan sapi baru bisa diperah. Kolaborasi swasta diperlukan.”
Wisnu Cipto - Kamis, 19 September 2024
Swasta Bersedia Bantu Impor Sapi Perah Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah jelang Pilkada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Indonesia
Menko Polhukam Minta Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri Berperan Amankan Pilkada
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juli 2024
Menko Polhukam Minta Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri Berperan Amankan Pilkada
Indonesia
Pemerintah Jamin Revisi UU TNI dan Polri Tidak Labrak Putusan MK
RUU yang akan disahkan akan menjadi landasan TNI dan Polri bertugas dalam menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juli 2024
Pemerintah Jamin Revisi UU TNI dan Polri Tidak Labrak Putusan MK
Indonesia
Menkopolhukam Hadi Minta Masukan Publik Pada RUU Perubahan UU TNI dan Polri
Hadi Tjahjanto melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan Rencana Undangan Undangan (RUU) Perubahan UU TNI dan Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juli 2024
Menkopolhukam Hadi Minta Masukan Publik Pada RUU Perubahan UU TNI dan Polri
Indonesia
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Bagikan