Menhub Ingin Kontraktor Proyek Rp 14 Triliun Lebih Berpengalaman Internasional

MerahPutih.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat adalah perusahaan yang berpengalaman dalam pembangunan pelabuhan berskala internasional.

"Kami minta dari Indonesia yang sudah berpengalaman internasional," kata Budi di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, Selasa (14/11).

Budi mengatakan, pihaknya segera melakukan tender baik untuk calon kontraktor Indonesia maupun Jepang yang ditargetkan sudah keluar hasilnya pada akhir tahun 2017 karena konstruksi tahap I akan dimulai awal tahun 2018.

"Saya tidak menganjurkan satu kontraktor. Bisa tiga, empat, atau lima, kalau bisa yang besar dan bisa gabung dengan kontraktor Jepang," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Jepang resmi menandatangani pinjaman Proyek Pelabuhan Patimban Tahap I senilai 118,9 miliar yen atau setara Rp 14,2 triliun melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Penandatanganan pinjaman dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Desra Percaya di Jakarta, Senin (13/11).

Isi perjanjian pinjaman tersebut, di antaranya suku bunga 0,1 persen di mana suku bunga tahunan untuk jasa konsultan sebesar 0,01 persen, masa pengembalian 40 tahun termasuk masa tenggang 12 tahun dan syarat pengadaan mengikat.

Perwakilan Senior JICA di Indonesia Kawabata Tomoyuki mengatakan total kebutuhan Proyek Pelabuhan Patimban Tahap I adalah 144 miliar yen atau sekitar Rp17,2 triliun.

Namun, Kawabata menjelaskan nilai tersebut termasuk akses jalan, listrik dan pajak yang akan dibiayai Pemerintah Indonesia. "Tahap I ini ada dua tahap, pembangunan akses jalan termasuk dalam tahap I ini," katanya.

Dia menyebutkan pinjaman senilai Rp 14,2 triliun merupakan delapan per tiga dari seluruh total investasi Proyek Pelabuhan Patimban tahap I. "Untuk pengadaan tanah, listrik, dan pajak tidak menjadi bagian dari pinjaman dalam bentuk yen," tandasnya. (*)

Sumber: ANTARA