Andika Pratama
MerahPutihc.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, penunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta Presiden Joko Widodo menggarap lumbung pangan bisa memunculkan tumpang tindih. Menurutnya, hal itu kebijakan karena setara dengan tugas Menteri Pertanian.
"Ini yang kita sesalkan dari penugasan Jokowi terhadap Prabowo tersebut," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/7).
Baca Juga
PDIP Bakal Umumkan Calon Kepala Daerah yang Diusung, Termasuk Keponakan Prabowo
Ujang menambahkan, di satu sisi Prabowo sebagai Menhan bertugas mengurusi Kemenhan. Namun, di sisi yang lain, diminta Jokowi urus lumbung pangan.
"Ini penugasan yang tak bagus. Karena soal lumbung pangan itu, harusnya Jokowi perintahkan Mentan, bukan Menhan," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Ujang mengatakan memang Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KHTI). Meski begitu, hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kondisi saat ini karena amanah yang diberikan Prabowo di Kabinet Indonesia Maju adalah pada bidang pertahanan, bukan soal pangan.
"Walaupun Prabowo pernah jadi Ketum HKTI, itu di masa lalu. Saat ini Prabowo sebagai Menhan. Tugasnya bukan untuk mengembangkan lumbung pangan, tapi menjaga pertahanan negara," ujarnya.
Ujang mendesak agar persoalan lumbung pangan itu ke Mentan agar tak terjadi tumpang tindih kebijakan. Ini agar tak menjadi masalah di kemudian hari.
"Berikan porsi kepada kementerian terkait. Bukan memberikan porsi kepada menteri yang tak ada hubungannya dengan persoalan pangan. Kalau penugasan itu terjadi, berarti Prabowo cocok jadi Mentan," lanjut Ujang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya menunjuk Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto untuk menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.
Pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang tengah dikerjakan tersebut diharapkan bisa menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri.
Nantinya, Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas dan di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau.
"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian, juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," kata Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dikutip dari siaran resmi Istana, Kamis (9/7).
Presiden mengatakan, dengan pengembangan lumbung pangan baru ini, diharapkan cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dapat diekspor ke negara-negara lain. Selain itu, cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan seperti yang telah diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
"FAO sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional," ujar dia.
Di Kalimantan Tengah terdapat sekitar 165 ribu hektare lahan potensial yag diperuntukan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional. Dari jumlah tersebut, lahan seluas 85.500 hektare pun telah menjadi lahan fungsional yang sudah berproduksi tiap tahunnya.
Baca Juga
Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Sedangkan, lahan potensial lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas pun diperkirakan seluas 20.704 hektare dan sebanyak 5.840 hektare di antaranya telah menjadi lahan fungsional. Dan di Kabupaten Pulang Pisau sendiri juga terdapat sekitar 10 ribu hektare lahan potensial yang nantinya akan dikembangkan menjadi lumbung pangan baru.
Jokowi mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30 ribu hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.
"Tahun ini insyaallah akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya dalam 1,5 sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148 ribu hektare baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," ujarnya. (Knu)
