Menggelar Karpet Merah untuk Investasi Tiongkok di Indonesia

MerahPutih.Com - Dalam ilmu ekonomi kekinian, investasi menjadi kata kunci sekaligus kata kerja setiap pemerintahan.Bahkan, pertumbuhan ekonomi suatu negara, investasi termasuk salah satu tolok ukurnya. Indonesia melalui pemerintahan Jokowi gencar mengundang investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Boleh dibilang, pemerintah saat ini tengah menggelar karpet untuk para investor asing.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Tiongkok sebagai negara ketiga yang paling banyak berinvestasi di Indonesia pada tahun 2017 dengan 3,36 miliar dolar AS.

Investasi negara itu terus merangkak naik. Pada tahun 2013, misalnya, jumlahnya sebesar 297 juta dolar AS dan bertengger di posisi 12, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi peringkat ke-9 dengan investasi 628 juta dolar AS hingga mencapai posisi ketiga pada tahun 2017.

Sebagai menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Pasifik, Kepala BKPM Thomas Lembong menilai wajar saja jika kemudian mitra dagang utama bagi 121 negara di dunia itu menjadi negara yang diincar banyak pihak sebagai investor potensial.

"Tiongkok jadi salah satu investor terbesar di hampir semua negara di Asia Pasifik, bahkan dunia," katanya.

Tiongkok sendiri mengaku akan terus meningkatkan investasi ke Indonesia setelah sepanjang 2017 lalu pertumbuhan investasi negeri tirai bambu di Indonesia mencapai 27 persen.

"Pada tahun lalu investasi Tiongkok di sini tumbuh 27 persen. Saya rasa momentum ini akan terus berlanjut, bahkan sampai ke tahun berikutnya," kata Minister Counsellor Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Liping sebagaimana dilansir Antara.

Wang menuturkan bahwa keyakinan tumbuhnya investasi Tiongkok ke Indonesia berdasarkan upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi.

Pemerintah Indonesia, di sisi lain, juga terus melakukan upaya perbaikan untuk dapat mengundang investor Tiongkok masuk dan menanamkan modal di Tanah Air. Ditambah pula dengan besarnya pasar Indonesia dan sumber daya alam melimpah.

"Tiongkok sendiri punya pengalaman di bidang teknologi dan manufaktur. Ini bisa jadi peluang untuk terus bekerja sama dalam banyak aspek," kata Wang.

"Belt and Road Initiative" Daya tarik investasi Tiongkok tidak terlepas dari kerangka inisiatif Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 atau "Belt and Road Initiative" yang dicanangkan Presiden Xi Jinping pada tahun 2013.

BRI menawarkan sebuah upaya untuk memperluas peluang bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kerja sama konektivitas yang saling menguntungkan.

Diharapkan dari terbangunnya fasilitas perhubungan maka berkembang kerja sama lain, seperti perdagangan, investasi, dan hubungan antarmasyarakat.

Hal itu juga sejalan dengan prioritas Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan pembangunan infrastruktur sehingga investasi infrastruktur diharapkan bisa terdorong dengan inisiatif tersebut.

Ada empat koridor pembangunan ekonomi yang ditawarkan pemerintah Indonesia dalam kerangka tersebut, yakni pembangunan kawasan terintegrasi di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Secara rinci, koridor pertama adalah pembangunan infrastruktur di antaranya Kuala Namu Aerocity dan kawasan industri di Sumatera Utara.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan kawasan industri KIPI Tanah Kuning di Kalimantan Utara. Ketiga, pembangunan Bandar Udara Internasional Lembeh, kawasan wisata Likupang dan kawasan industri Bitung di Sulawesi Utara. Terakhir, pembangunan "techno park" dan tol di Bali.

Total potensi investasi dari empat koridor tersebut bernilai hingga 51,93 miliar dolar AS.

Dari empat koridor pembangunan ekonomi yang ditawarkan, proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kalimantan Utara kemungkinan akan jadi proyek pertama yang bisa direalisasikan menyusul ditandatanganinya kerja sama pengembangan proyek pada pertengahan April lalu.

"Dari hasil evaluasi yang dilakukan Menko Maritim (Luhut Binsar Pandjaitan) yang diutus Presiden untuk mengoordinasikan ini, Kalimantan Utara adalah provinsi yang paling siap untuk memulai investasi, terutama di bidang pembangkit listrik tenaga air," kata Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.

Tidak Eksklusif Meski hanya menawarkan empat koridor pembangunan ekonomi bernilai fantastis kepada Tiongkok melalui kerangka "Belt and Road Initiative", tidak berarti investasi infrastruktur hanya eksklusif diberikan kepada Negeri Tirai Bambu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjadi utusan khusus kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak membatasi investasi infrastruktur hanya investasi dari Tiongkok, tetapi juga kepada negara manapun asalkan memenuhi syarat.

Ia meminta investasi yang masuk, baik dari Tiongkok maupun negara lainnya, harus memenuhi empat kriteria.

Kriteria yang dimaksud, yakni teknologi yang ramah lingkungan, penggunaan tenaga kerja lokal, bersedia membangun pelatihan vokasional, dan transfer teknologi.

"Pertanyaannya, apakah ini hanya untuk Tiongkok? Tidak. Terbuka untuk siapa saja yang mau masuk, silakan datang. Kami juga transparan. Kalian nanti lihat bagaimana 'deal'-nya," pungkas Luhut Pandjaitan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PM Li Keqiang Perintahkan Perusahaan Negaranya Pakai Tenaga Kerja Indonesia