Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29 persen pada tahun 2030. Namun, untuk mencapai komitmen itu banyak tantangan termasuk gap atau celah pembiayaan yang dibutuhkan. Tercatat, masih terdapat kekurangan 40 persen dari biaya yang dibutuhkan sepanjang 2020-2030, atau sekitar USD 148 miliar dolar.
Pemerintah pun, terus berusaha untuk menaikkan porsi EBT pada bauran energi, khususnya pada sektor ketenagalistrikan. Saat ini, bauran EBT baru mencapai 11,2 persen, masih berada di bawah target bauran energi tahun 2025 sebesar 23 persen. Potensi EBT yang mencapai lebih dari 400 Gigawatt (GW) pun baru dimanfaatkan sebesar 10 GW atau 2,5 persen dari total cadangan.
Baca Juga:
Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Energi Bersih
Bauran energi terutama di sektor ketenagalistrikan, diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif, sebagai cara pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan mendukung pencapaian net zero emission.
Kementerian ESDM juga menyusun beberapa strategi, di antaranya mandatori biodiesel, co-firing PLTU, pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, termasukan yang berbasis hayati, pemanfaatan non listrik/non biufuel seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas untuk mengurangi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU ) sebanyak 53 GW antara tahun 2025- 2045.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan, energi surya mampu mengakselerasi pertumbuhan EBT di Indonesia sekaligus mentransformasi kebutuhan energi bersih di masa mendatang.
"Pemerintah tengah bergerak cepat dengan melakukan tiga pendekatan agar pengembangan listrik tenaga surya bisa tumbuh lebih cepat. Matahari ini kan ada di manapun. Dari segi potensi, matahari ini sangat membantu menuju net zero emission. Bisa dibilang surya merupakan pilihan ekspansi (EBT) yang tak terbatas," jelas Dadan saat diskusi virtual bertajuk Hitting Record-Low Solar Electricity Prices in Indonesia yang diselenggarakan oleh IESR, dikutip dari keteranganya, Kamis (19/8).
Pemerintah, kata ia, pemerintah memiliki tiga pendekatan. Pertama, PLTS Skala Besar dengan target pembangunan 4,68 Giga Watt (GW) setara dengan reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 6,97 juta ton CO2e. Selanjutnya, target PLTS Terapung di 271 lokasi setara 26,65 GW dengan reduksi emisi GRK sebesar 39,68 juta ton CO2e dan pengembangan PLTS Atap dengan target mencapai 3,61 GW atau setara menurunkan emisi GRK 5,4 juta ton CO2.
Ia menegaskan, lewat pendekatan itu, pemerintah meyakini bahwa pangsa pasar PLTS akan tumbuh lebih cepat sehingga membantu percepetan bauran EBT 23 persen di 2025.
"Saya punya keyakinan kalau kita punya market 500 MW setahun di dalam negeri. Industri hulunya akan masuk ke sini dan di saat yang sama bisa meningkatkan dari sisi Tingkat Komponen Dalam Negeri," harap Dadan.
Hingga pertengahan tahun 2021, kapasitas pembangkit listrik berbasis energi bersih yang dicatatkan Kementerian ESDM naik hingga 217 Mega Watt (MW).
"Tapi untuk mencapai (target bauran EBT) 23% harus kerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang, sehingga di tahun 2025 bisa mendeklarasikan target yang ditetapkan 23 persen bisa tercapai," katanya.
Laporan terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) yang berjudul “Deep decarbonization of Indonesia’s energy system: A pathway to zero emissions by 2050” menunjukkan secara teknologi dan ekonomi, sektor energi Indonesia mampu mencapai nol emisi karbon di tahun 2050.
Paling tidak, dalam satu dekade mendatang akan menjadi penentu bagi upaya dekarbonisasi di Indonesia untuk mulai menurunkan emisi GRK lewat penambahan energi terbarukan, kendaraan listrik serta pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara baru pada tahun 2025.
Dari catatan IESR, Indonesia perlu memasang sekitar 140 GW energi terbarukan pada tahun 2030, PLTS merupakan bakal jadi penyumbang terbesar dalam pembangkit listrik dengan pangsa 88 persen, diikuti oleh tenaga air sebesar 6 persen, panas bumi sebesar 5 persen, dan energi terbarukan lainnya sebesar 1 persen.
"Menyongsong tahun 2050, upaya dekarbonisasi terus berlanjut terutama untuk sektor transportasi dan industri yang sulit di dekarbonisasi dengan listrik secara langsung, hingga akhirnya Indonesia akan mencapai titik di mana seluruh sektor energi menjadi bebas karbon melalui penggunaan 100 persen energi terbarukan," tulis IESR di situsnya.
Disisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong industri kepelabuhan memasang panel surya (solar PV) guna mendukung implementasi energi baru terbarukan dan bersih sehingga menjadi green port. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah kapal yang melintas di sepanjang Selat Sunda sebanyak 53.068 kapal, dengan rincian 150 kapal melintas per harinya.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo mengatakan, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengimplementasikan energi bersih. Utamanya karena bahan baku EBT di Indonesia melimpah, khususnya sinar matahari.
"Ekspor barang dengan emisi tinggi sudah mulai dibatasi sehingga akan memberi kesempatan pengembangan energi bersih. Dengan ketersediaan listrik tenaga surya yang murah dan efisien, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada ribuan kapal baik ukuran besar dan kargo internasional yang melintas di sepanjang Selat Sunda," kata Basilio dalam keterangannya Jumat (20/8). (Arr)
Baca Juga:
Kementerian ESDM Targetkan Pasokan Listrik Energi Terbarukan Capai 11 Ribu MW
