Dari Pandu Jadi Pramuka, Gerakan Kebangsaan Pemuda Indonesia

VERBODEN voor Inlanders en Houden, menjadi kalimat himbauan paling menohok bagi kaum Bumiputera.

Kalimat himbauan bermakna 'Dilarang masuk untuk pribumi dan anjing' itu membuat para pemuda Bumiputera hanya bisa menonton aktivitas menyenangkan para tuan-tuan Belanda.

Sama halnya ketika pada 1917 saat seorang hoofd observartor, P Smith, mendirikan cabang organisasi kepanduan bernama Nederlandse Padvinderij Organisatie (NPO) di Batavia, para pemuda Bumiputera lagi-lagi hanya menonton sambil menerguk ludah sendiri.

Organisasi kepaduan NPO kelak menjadi cikal-bakal gerakan Pramuka di Indonesia ini pada awal kelahirannya tidak menerima anggota selain masyarakat Eropa. Pemuda Bumiputera baru bisa menikmati aktivitas kepaduan setelah organisasi tersebut melebur lima tahun berselang. Tepatnya pada 1917, NPO melebur menjadi De Vereniging De Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

Tetapi pada masa ini, hanya segelintir masyarakat yang ikut. Masalah kepopuleran dan syarat menjadi alasannya. "Hanyalah sebagian saja dari lapisan bangsa kita bagian atas (hogere stand) berkesempatan bergabung,” tulis Himodigdojo pada “Gerakan Kepanduan di Indonesia” dimuat 5 Tahun Pandu Rakjat Indonesia.

Nama organisasi kepaduan di Nusantara meroket setelah Pangeran Adipati Mangkunegara VII mendirikan Javaansche Padviders Organisatie (JPO). Meski begitu, JPO masih bercorak kedaerahan, kental dengan tradisi kebangsawanan Jawa.

Kemunculan JPO memantik para organisasi dan tokoh bumiputera mendirikan kepanduan. Terpikat dengan baris-berbaris JPO, Sumodirdjo, mantri guru di Suronatan, kemudian memperbincangkan kegiatan tersebut bersama Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan terpikat lalu mendirikan Muhammadiyah Padvinderij.

Dalam catatan Encyclopaedae van Nederland Indie, Vol VI, tercatat anggota Muhammadiyah Padvinderij mencapai 10.000, kebanyakan merupakan murid sekolah Muhammadiyah. Pada tahun 1925, RH Hadjid, mengusulkan agar nama tersebut diganti menjadi Hizbul Wathan berarti harapan tanah air.

Di samping Muhammadiyah, kelompok organisasi lain pun turut mendirikan kepanduan, seperti National Islamietische Panvinderij (Natipij), Sarekat Islam Afdeeling Pandu (SIAP), dan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI).

Organisasi-organisasi kepanduan mulai populer, hingga zaman pasca-kemerdekaan. Pada kurun waktu tahun 1950-1960 organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya, bahkan diantaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik, tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan.

Menjadi Gerakan Pramuka

Dilansir dari situs resmi pramuka.or.id, Sukarno selaku presiden kala itu jengah denga tingkah organisasi kepanduan yang menyalahi prinsip dasarnya. Sukarno selaku mandataris MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pada 9 maret 1961. Ketetapan itu memerintahkan agar semua organisasi kepanduan lebih efektif untuk sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara.

Menegaskan perintahnya, lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 Sukarno memerintahkan untuk melebur semua organisasi kepanduan ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama gerakan Pramuka.

Organisasi berlambang tunas kelapa tersebut diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indoneisa.

Meskipun Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tercata pada 20 Mei 1961. Namun Pramuka diperingati setiap 14 Agustus. Hal ini berdasarkan pengenalan resminya pada 14 Agustus 1961 sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugrahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961. (*)

Baca Juga: Cara Jenderal Soedirman Melatih Ketahanan dan Kesetiaan