Yudi Anugrah Nugroho
SEBULAN terakhir, di media sosial tersebar informasi mengenai tentara akan kembali tampi di panggung politik Indonesia. Isu tersebut merebak dan menjadi buah bibir, lantaran paska-reformasi dwi-fungsi TNI resmi dihapus.
Bila ditarik ke jaman tahun 1950-an, dapat ditemukan cerita mula tentara berpolitik. Bagaimana prosesnya?
Pada periode 1952-1957, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengadopsi model dinas ketentaraan Amerika Serikat dalam melakukan kegiatan sosial bersama rakyat, disebut sebagai civic mission.
”Konsep tersebut dalam praktiknya di Indonesia diplesetkan menjadi ‘nyivik’, yaitu kegiatan yang semata-mata karena ekonomi alias ngobyek,” tulis Ikrar Nusa Bhakti dkk dalam buku Tentara Mendamba Mitra.
Dalam bidang ekonomi, ‘nyivik’ dilakukan oleh pemerintah kala menasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1957, sementara di bidang sosial penerapannya dilakukan pada operasi militer terhadap pemberontakan kedaerahan.
“Peristiwa politik sepanjang tahun 1956-1958 memiliki implikasi mendalam pada sistem politik Indonesia, setelah pengumuman kondisi darurat 1957, semakin terbuka jalan bagi tentara untuk berperan di bidang politik, ekonomi dan sosial,” tulis Ikrar cum suis.
Pada masa konflik tersebut tampaknya Amerika Serikat berupaya memperkuat TNI AD. Misalnya, dengan melakukan pengiriman perwira-perwira TNI terutama dari Angkatan Darat ke Amerika Serikat untuk kursus bidang ekonomi, keuangan, industri, dan teknologi.
Pada pidato AH Nasution, selaku Kepala Staf AD, tanggal 11 November 1958, di Akademi Militer Magelang, menjelaskan mengenai peran tentara.
“Posisi TNI bukanlah sebagai alat sipil seperti negara Barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Ia adalah sebagai suatu kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya,” kata Nasution dikutip dalam Prisma edisi 12, bulan Desember 1980.
Menurut Nasution, ketika Agresi Militer Belanda pertama dan kedua berlangsung, TNI sudah memiliki dua fungsi, “pada kedua clash tersebut, TNI sebagai fungsi tempur dan fungsi teritorial,” katanya. Dengan adanya kegiatan semacam itu, lanjutnya, diharapkan anggaran TNI akan meningkat, pembinaan wilayah akan lebih mantap, dan proses peremajaan akan lancar.
Seusai berhasil merebut Irian Barat, para tentara secara nyata melaksanakan civic mission. ”350.000 orang Angkatan Darat yang tadinya disiapkan untuk perjuangan merebut Irian Barat, kini siap menunggu perintah untuk segala macam tugas pembangunan. Mereka dapat dikerahkan ke mana saja, secara unit untuk membuka hutan, membuat jalan,” kata Menpangad Mayjend Ahmad Yani, dalam kata pengantar buku TNI dan Civic Mission Suatu Aspek Pembinaan Wilayah karya S Sukowati.
Potensi tentara dalam menunjang pembangunan, segera disahkan oleh Sukarno dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI no 371 tahun 1962, mengatur mengenai Operasi Karya Angkatan Bersenjata. Isi Keppres tersebut meliputi pemanfaatan kesatuan bersenjata dalam pelaksanaan proyek pemerintah serta pengaturan pembiayaannya.(*) Achmad Sentot
