Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar seluruh jajarannya untuk hati-hati dalam bekerja. Saat ini, ruang kantor jadi tempat yang potensial jadi media penularan atau klaster baru virus COVID-19.
"Yang ingin saya sampaikan, sekarang ini sudah mulai work from office (WFO). Ini. betul-betul harus hati-hati karena beberapa kantor pemerintahan itu menjadi klaster baru," katanya mengutip dalam siaran pers Kemendagri, Senin (27/7).
Baca Juga:
Muncul 'Klaster Perkantoran', Anies Minta Karyawan Pelanggar Protokol Kesehatan Ditegur
Dia meminta agar pejabat eselon I dan II di Kemendagri untuk betul-betul memberikan pemahaman kepada stafnya tentang COVID-19. Termasuk cara penularannya dan bahayanya Covid-19.
"Sekali lagi saya sampaikan penularan melalui mulai dari percikan. Maka jaga jarak. Penularan juga melalui aerosol, semburan dan penularan melalui objek. Yang objek ini yang banyak, sama aerosol yang mungkin kita tidak sadar," tuturnya.
Tito mengingatkan agar pegawai Kemendagri yang bekerja di kantor untuk menjaga jarak.
Bahkan jika dimungkinkkan agar bekerja tidak menggunakan pendingin ruangan atau AC.
"Kalau mau pakai AC sebelumnya yang lain-lain, seperti ventilasi dibuka supaya terjadi aliran udara keluar. Kemudian buka gorden yang banyak supaya sinar matahari masuk karena sinar matahari akan membunuh protein RNA yang ada di virus COVID-19," ujarnya.
Mantan Kapolri ini juga mengingatkan, potensi penularan paling rawan juga ada di barang atau benda yang dipegang oleh orang yang telah tertular virus.
Dia mengatakan, sebisa mungkin setelah memegang benda di ruang publik dan belum cuci tangan atau hand sanitizer jangan memegang area mata atau hidung.
Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus korona atau COVID-19 dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020.
Arahan Presiden tersebut yaitu pertama terkait evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.
Jokowi ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua.
"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," jelas Jokowi.
Baca Juga:
Anies Minta Karyawan Enggak Diam Saja Lihat Kantornya Langgar Protokol Kesehatan
Ia meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur.
Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, serta berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.
"Betul-betul ini harus dikerjakan," jelas dia.
Ia juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan.
Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan," tutup Jokowi. (Knu)
Baca Juga:
