Mendagri Tjahjo Kumolo Apresiasi Kepolisian Bongkar Saracen

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 26 Agustus 2017
Mendagri Tjahjo Kumolo Apresiasi Kepolisian Bongkar Saracen

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Terbongkarnya grup penyebar ujaran kebencian Saracen oleh tim siber kepolisian mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo sindikat Saracen yang menyebarkan berita hoax dan kebencian berbau SARA tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Jangan berhenti harus diusut motivasinya apa, atau sekedar mencari untung atau uang serta siapa yang pesan berita-berita fitnah penyebar kebencian itu," kata Mendagri usai acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia di Solo, Jumat (25/8).

Menurut Mendagri aksi kelompok penyebar sara kebencian tersebut harus diusut agar mengetahui untuk kepentingan apa, politik atau ingin memecah-belah persatuan atau sekedar bermain-main saja, hal ini harus dihilangkan.

Apalagi tahun depan sudah mulai Pemilihan Kepala daerag (Pilkada) yang berbau Pemilihan Presiden (Pilpres). Silahkan orang berkampanye beradu program, beradu konsep. Namun, mereka jangan beradu sara dan berujar kebencian, dan masalah yang berbau fitnah yang dimunculkan.

"Saya kira rambu-rambunya ada termasuk Undang-Undang ITE pencemaran nama baik juga ada. Saya berharap Polri dapat membongkar itu, aksi digerakan oleh orang atau tidak atau hanya mencari uang semata atau tidak atau untuk kepentingan siapa harus dibongkar," kata Mendagri Tjahjo menegaskan.

Menurut Tjahjo Kumolo jika dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Pihaknya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pelan pelan sudah diingatkan jika penyebarkan atau mengirimkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ada UU ITE.

"Pak Presiden Jokowi siap dikritik, memberikan masukan boleh, dan saya juga siap dikritik tetapi jangan difitnah," kata Tjahjo.

Menurut dia, ada 800.000 konten yang isinya masalah isu agama, memecahbelah, membuat fitnah, menyangkut per orangan, Pilkada dan sebagainya.

"Kami minta pada Pilkada tahun depan KPU dan Bawaslu tegas. Jika ada pasangan calon atau tim sukses calon yang membuat isu sara kebencian fitnah harus didisklasifikasi calonnya, termasuk ke Pilpres. Saya kira otoritas UU sudah diberikan kepada KPU dan bawaslu," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.(*)

#Mendagri #Tjahjo Kumolo #Ujaran Kebencian #Saracen #UU ITE
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ramai Perbincangan Shadowban, Pemerintah Harus Wajibkan Platform Medsos Punya Kantor di Indonesia
Agar platform digital global memiliki perwakilan korporasi di Indonesia sehingga akses audit dan permintaan keterangan dapat dilakukan lebih mudah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Ramai Perbincangan Shadowban, Pemerintah Harus Wajibkan Platform Medsos Punya Kantor di Indonesia
Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Bagikan