Mendagri Tito Didesak Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 07 Oktober 2022
Mendagri Tito Didesak Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur DKI

Michael Victor Sianipar (foto : Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum mengumumkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Padahal, masa jabatan Anies Baswedan tinggal menghitung hari.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menuturkan, tidak ada sejarahnya dalam pergantian jabatan gubernur di Jakarta warganya masih buta siapa sosok yang akan memimpin berikutnya.

Baca Juga

Survei Indomatrik: Mayoritas Masyarakat DKI Minta Pj Gubernur Lanjutkan Kebijakan Pro Rakyat Anies

Ia pun meminta, Menteri Tito bisa mengumumkan Pj Gubernur lebih awal dan tidak menunggu di ujung batas waktu karena konsekuensinya terhadap Jakarta sangat lah besar.

"Padahal sudah hampir akhir masa jabatan gubernur incumbent, masa jabatan Pak Anies tinggal 10 hari. Sampai sekarang pun publik tidak tahu yang akan mengambil tongkat kepemimpinan berikutnya siapa," kata Michael.

Michael menyampaikan, pihaknya menghormati proses di Kemendagri dan yakin bahwa Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif untuk menunjuk Pj Gubernur akan mengangkat sosok yang paling kapabel untuk memimpin Jakarta yang masih berstatus ibu kota sampai dengan 2024 nanti.

Namun, Michael menyayangkan bahwa sampai sekarang pun belum ada kejelasan siapa sosok Pj Gubernur tersebut, sementara proses transisi kepemimpinan Jakarta sangat penting untuk bisa segera dilakukan.

PSI pun sudah menyatakan dukungan penuh dan harapan besar agar Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono dapat dipercaya Jokowi memimpin Jakarta sampai 2024.

"Kami minta dengan sangat agar Kemendagri memberi kepastian sehingga Pemprov DKI dan DPRD DKI bisa segera mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan tersebut. Ini kan bukan suatu hal yang bisa tiba-tiba saja. Kalau terlalu tiba-tiba, menurut hemat kami itu menyalahi asas pemerintahan yang baik atau good governance," urai Michael.

Baca Juga

Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies

Ia juga berharap agar adanya kesinambungan pemerintah agar program pembangunan Jakarta tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan. Penunjukan Pj ini adalah momentum unik untuk membuat pembangunan Jakarta di atas kepentingan dan perselisihan politis.

Kata dia, dengan segera adanya kejelasan sosok Pj Gubernur, maka seluruh proses perencanaan pembangunan dan mengejar tutup tahun APBD 2022 ini pun dapat dilaksanakan dengan baik. Michael meyakini diumumkannya Pj Gubernur akan memberikan kepastian yang dibutuhkan dalam mengelola kota megapolitan seperti Jakarta.

"Masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi DKI Jakarta butuh kepastian. Arah kebijakan Jakarta ke depan akan seperti apa dan postur APBD akan seperti apa serta berisikan prioritas apa saja. Hal ini penting dan bisa kita jawab kalau Pj Gubernur punya waktu lebih untuk mempersiapkan pemerintahannya sebelum masuk. Setiap hari berharga, apalagi menjelang pembahasan APBD," pungkasnya.

DPRD DKI telah mengusulkan tiga nama sebagai penjabat gubernur Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Ketiga nama itu adalah Sekretaris Daerah DKI, Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. (Asp)

Baca Juga

Pengusulan Sejumlah Nama Pj Gubernur DKI Hindari Masalah di Kemudian Hari

#PSI #Mendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Belanja daerah saat ini masih di bawah tahun lalu, berkurang 3 persen atau 4 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Indonesia
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Setiap pekan, tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok, sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan