Mendagri Tito Didesak Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 07 Oktober 2022
Mendagri Tito Didesak Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur DKI

Michael Victor Sianipar (foto : Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum mengumumkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Padahal, masa jabatan Anies Baswedan tinggal menghitung hari.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menuturkan, tidak ada sejarahnya dalam pergantian jabatan gubernur di Jakarta warganya masih buta siapa sosok yang akan memimpin berikutnya.

Baca Juga

Survei Indomatrik: Mayoritas Masyarakat DKI Minta Pj Gubernur Lanjutkan Kebijakan Pro Rakyat Anies

Ia pun meminta, Menteri Tito bisa mengumumkan Pj Gubernur lebih awal dan tidak menunggu di ujung batas waktu karena konsekuensinya terhadap Jakarta sangat lah besar.

"Padahal sudah hampir akhir masa jabatan gubernur incumbent, masa jabatan Pak Anies tinggal 10 hari. Sampai sekarang pun publik tidak tahu yang akan mengambil tongkat kepemimpinan berikutnya siapa," kata Michael.

Michael menyampaikan, pihaknya menghormati proses di Kemendagri dan yakin bahwa Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif untuk menunjuk Pj Gubernur akan mengangkat sosok yang paling kapabel untuk memimpin Jakarta yang masih berstatus ibu kota sampai dengan 2024 nanti.

Namun, Michael menyayangkan bahwa sampai sekarang pun belum ada kejelasan siapa sosok Pj Gubernur tersebut, sementara proses transisi kepemimpinan Jakarta sangat penting untuk bisa segera dilakukan.

PSI pun sudah menyatakan dukungan penuh dan harapan besar agar Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono dapat dipercaya Jokowi memimpin Jakarta sampai 2024.

"Kami minta dengan sangat agar Kemendagri memberi kepastian sehingga Pemprov DKI dan DPRD DKI bisa segera mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan tersebut. Ini kan bukan suatu hal yang bisa tiba-tiba saja. Kalau terlalu tiba-tiba, menurut hemat kami itu menyalahi asas pemerintahan yang baik atau good governance," urai Michael.

Baca Juga

Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies

Ia juga berharap agar adanya kesinambungan pemerintah agar program pembangunan Jakarta tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan. Penunjukan Pj ini adalah momentum unik untuk membuat pembangunan Jakarta di atas kepentingan dan perselisihan politis.

Kata dia, dengan segera adanya kejelasan sosok Pj Gubernur, maka seluruh proses perencanaan pembangunan dan mengejar tutup tahun APBD 2022 ini pun dapat dilaksanakan dengan baik. Michael meyakini diumumkannya Pj Gubernur akan memberikan kepastian yang dibutuhkan dalam mengelola kota megapolitan seperti Jakarta.

"Masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi DKI Jakarta butuh kepastian. Arah kebijakan Jakarta ke depan akan seperti apa dan postur APBD akan seperti apa serta berisikan prioritas apa saja. Hal ini penting dan bisa kita jawab kalau Pj Gubernur punya waktu lebih untuk mempersiapkan pemerintahannya sebelum masuk. Setiap hari berharga, apalagi menjelang pembahasan APBD," pungkasnya.

DPRD DKI telah mengusulkan tiga nama sebagai penjabat gubernur Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Ketiga nama itu adalah Sekretaris Daerah DKI, Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. (Asp)

Baca Juga

Pengusulan Sejumlah Nama Pj Gubernur DKI Hindari Masalah di Kemudian Hari

#PSI #Mendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Angka ini dinilai sebagai titik seimbang yang mampu menguntungkan konsumen maupun produsen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Bagikan