Mendagri Minta Pemda Beri Penyuluhan Terhadap Rumah Sakit

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 13 September 2017
Mendagri Minta Pemda Beri Penyuluhan Terhadap Rumah Sakit

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan kepada rumah sakit agar tidak menolak pasien yang akan berobat.

"Saya mengingatkan kepada kepala daerah untuk melakukan pengecekan dan penyuluhan kepada rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta di daerah bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan pada setiap anggota masyarakat di daerahnya," kata Tjahjo ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9).

Pernyataan Tjahjo tersebut terkait meninggalnya bayi berusia empat bulan bernama Tiara Debora lantaran keluarganya tidak mampu menyanggupi biaya perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.

"Kalau ada rumah sakit lepas kontrol tidak mau menampung atau mengobati setiap pasien, ini masalahnya motivasi untuk cari uang saja. Jangan begitu, kalau menunggu menghitung uang sudah mati orangnya," kata dia.

Terkait dengan RS Mitra Kalideres, Tjahjo mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk memberikan penyuluhan agar rumah sakit jangan menolak pasien.

"Kalau contoh RS Mitra belum mau kerja sama dengan BPJS. Saya rasa harus proaktif, karena hukumnya wajib rumah sakit harus kerja sama dengan BPJS karena BPJS punya target semua penduduk harus ikut BPJS," kata dia.

Seperti diketahui, Tiara Debora adalah bayi dari pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi. Bayi yang baru berusia empat bulan itu mengalami sesak napas pada Minggu (3/9), kemudian dilarikan ke RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat.

Bayi tersebut kemudian mendapat penanganan di instalasi gawat darurat. Setelah itu, dokter menyarankan agar Debora dirawat di ruang pediatric intensive care unit (PICU).

Lantaran tidak menyanggupi biaya perawatan untuk PICU, pihak keluarga pun mencoba mencari rujukan rumah sakit lain. Akan tetapi, belum sempat mendapatkan rujukan, Debora sudah mengembuskan napas terakhirnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan evaluasi terhadap RS Mitra Keluarga Kalideres terkait kasus Debora. (*)

Sumber: ANTARA

#RS Mitra Keluarga #Debora #Mendagri #Tjahjo Kumolo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Kebijakan tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik dan stabilitas di daerah tetap terjaga. 

Dwi Astarini - Selasa, 10 Maret 2026
Komisi II DPR Dukung Instruksi Mendagri agar Kepala Daerah Siaga saat Idul Fitri
Indonesia
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Pembentukan Satgas Nasional tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Minggu, 11 Januari 2026
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Bagikan