Mendagri Minta DPRD dan Pemprov DKI Bersinergi
Ilustrasi (Foto: MerahPutih/John Abimanyu)
MerahPutih Megapolitan - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-489 Kota Jakarta. Ia memastikan agar otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
"Kami mengimbau agar otonomi daerah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, daya saing, kesejahteraan masyarakat dan demokrasi," ujar Tjahjo saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD DKI, Rabu (22/6).
Tjahjo menambahkan, untuk dapat mewujudkan itu, perlu dibutuhkan peran Pemda dan DPRD DKI Jakarta.
"Dalam kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mulai dari penyusunan perda, anggaran daerah, dan pengawasan DPRD, harus diingat semua untuk kemaslahan masyarakat DKI Jakarta," tuturnya.
Menurut Tjahjo, setiap keputusan politik sekecil apa pun harus dibahas dan dibicarakan bersama antara Pemda dan DPRD. Dalam pengendalian stabilitas percepatan pembangunan tidak bertumpu pada gubernur, wakil gubernur, dan SKPD.
"Tapi bersama DPRD, ada forum pimpinan daerah, ada tentara Indonesia, kepolisian RI, kejaksaan, pengadilan, DPR RI, tokoh masyarakat adat dan agama. Kalau bisa berjalan dengan baik, maka saya yakin Jakarta akan menjadi cepat maju," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Otonomi Daerah Bikin Kekosongan Kepala Sekolah Makin Parah, Ini Kata DPR
Maudy Koesnaedi Melawak Gaya Betawi Hadirkan Sketsa Kesehariaan Warga
Seni Mural Peringatan 500 Tahun Kota Jakarta Hiasi Dinding Jalan Bukit Duri
Meriahkan HUT ke-498 Jakarta, Ancol Gratiskan Tiket Masuk bagi Warga untuk Wisata Pantai
Kemeriahan Pencanangan HUT 498 Kota Jakarta di Taman Literasi Blok-M Jakarta
DPR Belum Akan Cabut Moratorium Pembentukan Daerah Baru, Fokus Bikin 2 Peraturan Pemerintah
Pemkot Solo Pilih Kuatkan Aglomerasi Dibanding Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta
KPK Soroti Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Dana Transfer Ke Daerah
Ide Cak Imin Hapus Pemerintah Provinsi Bertentangan dengan Konstitusi