Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, untuk memajukan investasi, dibutuhkan kerja sama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Jadi kita kan tahu bahwa untuk mendorong investasi ini perlu ada kerja sama pusat dan daerah, investasi ini sangat penting. Tadi Bapak Presiden sudah menjelaskan dengan sangat detil dan rinci perlunya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Tito, Kamis (20/2).
Menurut dia, terbukanya peluang investasi akan dapat menopang bonus demografi yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Dengan adanya sistem desentralisasi otonomi daerah, membuka kewenangan Pemda dalam dukungan kebijakan investasi.
“Masalahnya kan sistem politik dan pemerintahan kita desentralisasi, ada kewenangan di tingkat pusat dan ada juga yang diatur di daerah, sehingga ini butuh kerja sama Pemda untuk membuka peluang investasi ini,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini menilai, dengan hadirnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, dapat menjadi ujung tombak kemudahan investasi.
Tak hanya itu, Tito juga mendorong seluruh Pemda untuk segera memiliki PTSP.
Baca Juga:
Mandek Tiga Tahun, Korban BTC Panda Minta Polisi Tuntaskan Penipuan Investasi Bitcoin
Pihaknya juga mendukung keberadaan PTSP yang sejalan dengan BKPM untuk mendorong terbukanya peluang investasi di segala sektor.
“Nah, mereka mengkoordinasikan perizinan investasi di tingkat daerah sehingga cocok atau paralel dengan BKPM. Jadi ini kakinya BKPM, kita mendukung,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari visi Presiden Joko Widodo, di antara poinnya yakni berkaitan dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, terutama yang berkaitan dengan investasi. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Keliru Terapkan Kebijakan Investasi dengan Abaikan Kesehjateraan Pekerja
