Menag Beri Pesan Umat Buddha Agar Tidak Salah Pilih Pemimpin

MerahPutih.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta pada umat beragama untuk bijak dalam memilih pemimpin di Pemilu 2024.

Dia menyebut ada beberapa hal yang menjadi catatan penting di berbagai umat beragama menyinggung tahun politik Indonesia menghadapi tahun politik.

Baca Juga:

Kemarau Panjang, Kemenag Imbau Umat Islam Salat Meminta Hujan

"Tahun politik Pemilu 2024 itu hanyalah sebuah mekanisme untuk menentukan atau mencari siapa yang akan memimpin bangsa. Bukan peperangan, bukan pertarungan hidup mati yang harus ada korban. Tetapi ini hanya sebuah mekanisme untuk menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia," ujar Menang Yaqut seusai meresmikan taman belajar milik Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI) di Hotel Alila Solo, Jumat (29/9).

Atas dasar itu, ia berharap sebagai umat beragama menjadi agen, menjadi aktor yang menjaga kedamaian atas pelaksanaan Pemilu tahun depan. Memilih pemimpin tidak boleh asal-asalan.

"Sebagai umat beragama kita memiliki kewajiban untuk memilih pemimpin yang tepat agar agama yang kita yakini bisa tetap terjaga bisa tetap terjamin," katanya.

Baca Juga:

Kemenag Minta Umat Islam Salat Gaib untuk Korban Bencana Alam Maroko dan Libya

Ia pun berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Dia juga mengingatkan agar tidak memilih orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politiknya

"Jangan karena bicaranya enak mulutnya, manis mukanya, ganteng itu dipilih. Jangan asal pilih, habis itu harus dilihat dulu rekam jejaknya," tegasnya

Menang Yaqut menambahkan untuk ajaran agama tidak bisa dipisahkan dengan politik. Karena agama dan politik ini menjadi satu.

"Politik dengan agama tidak bisa dipisahkan, tetapi agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan ini penting," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Menag Imbau Masyarakat Tidak Pilih Pemimpin yang Gunakan Agama Sebagai Alat Politik