Memulai Pemerintahan tanpa Masa Transisi dan Menentukan Rumah Kepresidenan, 2 Hal yang Bikin Presiden Baru Korsel Puyeng

MERAHPUTIH.COM — LEE Jae-myung resmi diumumkan sebagai presiden baru Korea Selatan setelah memenangi pilpres yang digelar Selasa (3/6). Sebagai pemenang pilpres sela, Jae-myung akan langsung memulai masa jabatannya di hari ia dilantik, Rabu (4/6). Tanpa masa transisi, memulai pemerintahan baru bisa jadi tantangan buat Jae-myung. Hal lain yang akan memusingkan presiden baru yakni urusan menentukan rumah tinggal presiden.

Setelah dinyatakan resmi menang pemilu, Jae-myung tak punya waktu untuk menikmati kemenangan atau menjalani seremoni transisi. Ia akan langsung dinyatakan sebagai presiden setelah penghitungan suara final dan akan disumpah tanpa masa transisi dua bulan seperti biasanya.

Situasi ini mengingatkan pada pelantikan Moon Jae-in pada Mei 2017, setelah pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Seperti Jae-in, presiden baru kali ini harus langsung memegang kendali pemerintahan tanpa serah terima jabatan yang formal. Pendahulunya, Yoon Suk-yeol, dimakzulkan pada April lalu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan ia bersalah karena mendeklarasikan darurat militer. Akibatnya, Jae-myung harus menghadapi proses pembelajaran pemerintahan yang curam sendirian. Ia amat mungkin akan menghadapi berbagai kesalahan di awal.

Tantangan kedua, meskipun bersifat teknis, tak kalah mendesak: mencari tempat tinggal baru.

“Meski penting dan mendesak, isu tempat tinggal presiden nyaris tidak dibahas dalam pemilu ini. Isu ini jarang dibicarakan, yang bagi saya sulit dipahami,” kata ilmuwan politik Hahm Sung-deuk, dikutip The Korea Times.

Masalah ini menjadi mendesak karena kediaman presiden saat ini di Yongsan, Seoul, tidak lagi layak dihuni kepala negara dan pasangannya. Di Korea Selatan, kediaman presiden diklasifikasikan sebagai fasilitas militer karena peran presiden sebagai panglima tertinggi. Hal itu berarti protokol keamanan yang ketat dan akses terbatas. Namun, telah terjadi pelanggaran besar terhadap keamanan di kediaman di Yongsan selama penyelidikan atas deklarasi darurat militer oleh Suk-yeol.

Sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Suk-yeol, pada 31 Desember 2024, Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan penahanan yang dilaksanakan pada 3 Januari. Saat polisi menahan presiden yang masih menjabat, berbagai media utama yang berlomba memberitakan peristiwa bersejarah itu secara tidak sengaja memperlihatkan rincian keamanan kompleks kediaman presiden.

Baca juga:

Hasil Exit Poll Perlihatkan Kandidat Partai Demokrat Korea Lee Jae-myung Unggul dalam Pemilihan Presiden, padahal masih Jalani Penyelidikan Pidana

Tiga stasiun TV Korsel, JTBC, MBC, dan SBS, menayangkan cuplikan udara dan foto dari helikopter yang memperlihatkan area kompleks. Saat menanggapi hal itu, kantor kepresidenan melaporkan media-media tersebut karena memotret atau merekam fasilitas militer tanpa izin. Itu merupakan pelanggaran hukum.

Keamanan tetap menjadi prioritas utama untuk kediaman presiden, tetapi kompleks Yongsan tidak lagi memenuhi syarat itu. Tata letak dan kerentanannya kini telah diketahui publik luas.

Sung-deuk, yang juga dekan Pascasarjana Studi Politik dan Profesor Hukum serta Ilmu Politik di Universitas Kyonggi, menekankan masalah keamanan bukan satu-satunya alasan. “Kalau Anda jadi presiden, apakah Anda akan merasa nyaman tinggal di sana?” ujarnya, merujuk pada kediaman yang kini dianggap ‘tercemar’ oleh warisan memalukan dari Suk-yeol. Pesan tersiratnya jelas, yakni asosiasi kediaman tersebut dengan kejatuhan kontroversial Suk-yeol dan gejolak politik seputar pemakzulannya membuat tempat itu secara simbolis tidak layak huni bagi pasangan presiden yang baru.

Suk-yeol dan istrinya, Kim Keon-hee, merupakan pasangan presiden pertama yang tinggal di kediaman Yongsang. Sebelumnya, kediaman ini digunakan sebagai rumah dinas menteri luar negeri. Kantor Kepresidenan Suk-yeol terletak di gedung Kementerian Pertahanan Nasional yang berdekatan.

Sebaliknya, para presiden sebelumnya tinggal dan bekerja di Cheong Wa Dae, kantor sekaligus kediaman presiden yang terletak dekat Istana Gyeongbok. Suk-yeol menjadikan relokasi kantor presiden sebagai janji kampanye dalam Pemilu 2022. Ia berdalih relokasi itu dilakukan demi meningkatkan komunikasi dengan publik, sesuatu yang menurutnya terhambat oleh tata letak Cheong Wa Dae. “Di Cheong Wa Dae, kantor presiden terlalu jauh dari kantor sekretaris dan staf kepresidenan,” kata Suk-yeol ketika itu. Tata letak yang tidak efisien itu membuat staf harus berjalan hampir 0,5 kilometer hanya untuk melapor langsung ke presiden.

Alasan lain yang dikemukakan Suk-yeol yakni keinginannya untuk mengakhiri model kepresidenan ala ‘kaisar’ yang ia nilai sudah usang dan tidak demokratis. Ia berjanji mengakhiri warisan pramodern yang membuat presiden seolah berada di atas hukum.

Kini, masalah tempat tinggal presiden menjadi warisan yang merepotkan bagi penggantinya. Meski mendesak, belum ada perdebatan publik yang berarti tentang apakah presiden baru sebaiknya tetap tinggal di kediaman saat ini.

“Saat ini, presiden, ketua parlemen, menteri pertahanan, dan ketua Mahkamah Agung semuanya tinggal di Yongsan. Ini tidak masuk akal, bahkan berbahaya, dari sudut pandang keamanan nasional,” ujar Sung-deuk. Menurutnya, figur-figur tertinggi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif seharusnya tidak terkonsentrasi di satu tempat. Mereka harus disebar.

Oleh karena itu, ia mengusulkan solusi sementara: presiden baru bisa tinggal di rumah dinas perdana menteri yang terletak di Samcheong-dong, dekat kompleks Cheong Wa Dae.

“Rumah itu sedang kosong karena Han Duck-soo mundur sebagai perdana menteri awal bulan ini,” ujarnya. Bahkan jika perdana menteri baru dilantik, ia berpendapat, presiden dan ibu negara tetap bisa tinggal di sana. “Akan lebih efisien jika perdana menteri tinggal di Kota Sejong, tempat sebagian besar kementerian berada. Perdana menteri mengoordinasikan kebijakan dan memimpin rapat kabinet, yang bisa dilakukan dari sana,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kediaman menteri luar negeri, Sung-seuk menyarankan menempati kembali kediaman presiden saat ini di Yongsan karena memang awalnya dibangun untuk diplomat utama negara.(dwi)

Baca juga:

Presiden Terpilih Korea Selatan akan Menjabat tanpa Masa Transisi, Publik Soroti Kesiapan Mengelola Urusan Negara