Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengesahan RUU Pemilu berjalan alot dan panas. Interupsi hingga aksi walk out (WO) mewarnai sidang paripurna.
Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu fraksi yang melakukan aksi WO manakala presidential threshold sebesar 20-25 persen hendak disahkan.
Di satu sisi, PAN merupakan partai koalisi pemerintah yang mempunyai dua menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. Pertanyaannya, apakah menteri dari partai berlambang matahari itu akan digusur?
Menjawab hal itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai, rencana reshuffle kabinet tidak akan menyentuh menteri asal PAN.
"Tidak ada pengaruh," ujarnya singkat kepada awak media, Jumat (21/7).
Menurutnya, aksi WO sejumlah partai merupakan sikap politik, protes terhadap RUU yang dinilai inkonstutional, dan hal itu sangat biasa dalam politik.
Justru yang menarik, tambah Adi, alasan WO yang mempertanyakan pengesahan presidential threshold sebesar 20-21 persen tersebut.
"WO sebagai sikap politik protes terhadap RUU pemilu yang dianggap inkonstutional. Justru menariknya alasan kenapa WO. Itu soal mempertanyakan 20 persen," kata Adi.
Ia berpendapat, dengan pengesahan batas minimal pencalonan presiden itu, maka pemerintah harus bisa menjelaskan kepada publik terkait pelaksanaan presidential threshold.
Sebab, secara konstitusi ini melanggar keputusan MK soal pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
"Sederhana, kalau 20 persen mengacu ke pemilu kapan? Sementara isyarat MK itu pemilu selanjutnya serentak. What next? Ini yang harus dijawab pemerintah. Dan, itu harus konstitusional bukan paksaan politik," tandasnya. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: UU Pemilu Isyaratkan Pertarungan Jokowi-Prabowo Di Pilpres 2019
