Luhung Sapto
MerahPutih Nasional - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachel Maryam Sayidina menjadi pembicaraan netizen di media sosial. Surat politikus Gerindra itu meminta fasilitas kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Perancis Merangkap Kepangeranan Andorra, Letnan Jenderal TNI (Purn) Hotmangaradja MP Pandjaitan beredar luas.
Dalam surat bertanda lambang DPR RI dan nama serta posisi Rachel di lembaga legislatif itu, mantan model dan artis seni peran itu menyebut melakukan perjalanan ke Paris, Prancis pada 20-24 Maret 2016 beserta lima anggota keluarganya.
Ia meminta pihak Kedubes menyediakan fasilitas penjemputan dari Bandara Charles de Gaulle, Paris pada 21 Maret 2016.
Selain itu, Rachel meminta disediakan transportasi selama berada di Paris dan pengantaran ke stasiun kereta.
Padahal, kepergian Rachel dan keluarganya ke Paris tersebut bukan urusan berkaitan dengan posisinya sebagai anggota legislatif.
Pada status di Facebook-nya, pemilik akun @rachelmaryams tersebut menulis ia beserta rombongan keluarganya dari Paris ke Saarbucken, Jerman untuk mengunjungi seorang teman lama, yang dikenalnya sewaktu sekolah akting di Jerman.
Bukan sekali ini anggota dewan plesiran ke luar negeri untuk urusan pribadi meminta fasilitas negara kepada pejabat Kementerian Luar Negeri setempat.
Sebelum ini, kolega Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang bernama Wahyu Dewanto, anggora DPRD DKI Jakarta plesiran ke Sydney dan Gold Coast beserta enam anggota keluarganya. Wahyu juga meminta difasilitasi akomodasi dan transportasi oleh Konsul Jenderal RI di Sydney. Surat itu ditandatangani Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji.
Kebiasaan legislator meminta fasilitas negara saat plesiran untuk urusan pribadi ditanggapi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin. Ia menyesalkan sikap pejabat negara yang menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memintah jatah fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
"Informasi yang beredar tentang adanya surat dari Kementrian PAN/ARB tentang permintaan fasilitas kepada salah satu KBRI hanya untuk berlibur sangat disesalkan," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4).
TB Hasanuddin menyatakan saat ini seluruh KBRI telah mengelola anggarannya berbasis kinerja dan sampai saat ini berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semua KBRI telah bekerja mengelola anggarannya dengan tepat, bahkan tidak diketemukan masalah atau pelanggaran.
"Situasi ini harus kita pertahankan, jangan lalu muncul kebiasaan buruk para pejabat tinggi membuat nota-nota untuk meminta fasilitas di luar tanggung jawabnya bahkan hanya untuk berlibur," tegasnya.
BACA JUGA:
- Kocak, Meme Sindiran Keluarga Wahyu Dewanto Luntang-Lantung di Australia
- Surat Kementerian PANRB "Palak" Konjen RI di Sydney Atas Perintah Anak Buah Menteri Yuddy
- Kolega Menteri Yuddy Chrisnandi Plesiran ke Australia, "Palak" Konjen RI di Sydney
- Ini Profil Kolega Menteri Yuddy yang Plesiran ke Sydney Minta Difasilitasi
- Menteri Yuddy Bantah Fasilitasi Kolega Plesiran ke Australia
