Memalukan, Beredar Surat Rachel Maryam Minta "Servis" Dubes RI di Paris

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 01 April 2016
Memalukan, Beredar Surat Rachel Maryam Minta

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Rachel Maryam (paling kanan) saat di Saarbucken, Jerman. (Foto Facebook rachelmaryams)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachel Maryam Sayidina menjadi pembicaraan netizen di media sosial. Surat politikus Gerindra itu meminta fasilitas kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Perancis Merangkap Kepangeranan Andorra, Letnan Jenderal TNI (Purn) Hotmangaradja MP Pandjaitan beredar luas. 

Dalam surat bertanda lambang DPR RI dan nama serta posisi Rachel di lembaga legislatif itu, mantan model dan artis seni peran itu menyebut melakukan perjalanan ke Paris, Prancis pada 20-24 Maret 2016 beserta lima anggota keluarganya. 

Ia meminta pihak Kedubes menyediakan fasilitas penjemputan dari Bandara Charles de Gaulle, Paris pada 21 Maret 2016. 

Selain itu, Rachel meminta disediakan transportasi selama berada di Paris dan pengantaran ke stasiun kereta. 

Padahal, kepergian Rachel dan keluarganya ke Paris tersebut bukan urusan berkaitan dengan posisinya sebagai anggota legislatif. 

Pada status di Facebook-nya, pemilik akun @rachelmaryams tersebut menulis ia beserta rombongan keluarganya dari Paris ke Saarbucken, Jerman untuk mengunjungi seorang teman lama, yang dikenalnya sewaktu sekolah akting di Jerman. 

Bukan sekali ini anggota dewan plesiran ke luar negeri untuk urusan pribadi meminta fasilitas negara kepada pejabat Kementerian Luar Negeri setempat. 

Sebelum ini, kolega Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang bernama Wahyu Dewanto, anggora DPRD DKI Jakarta plesiran ke Sydney dan Gold Coast beserta enam anggota keluarganya. Wahyu juga meminta difasilitasi akomodasi dan transportasi oleh Konsul Jenderal RI di Sydney. Surat itu ditandatangani Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji.

Kebiasaan legislator meminta fasilitas negara saat plesiran untuk urusan pribadi ditanggapi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin. Ia menyesalkan sikap pejabat negara yang menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memintah jatah fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

"Informasi yang beredar tentang adanya surat dari Kementrian PAN/ARB tentang permintaan fasilitas kepada salah satu KBRI hanya untuk berlibur sangat disesalkan," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4).

TB Hasanuddin menyatakan saat ini seluruh KBRI telah mengelola anggarannya berbasis kinerja dan sampai saat ini berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semua KBRI telah bekerja mengelola anggarannya dengan tepat, bahkan tidak diketemukan masalah atau pelanggaran.

"Situasi ini harus kita pertahankan, jangan lalu muncul kebiasaan buruk para pejabat tinggi membuat nota-nota untuk meminta fasilitas di luar tanggung jawabnya bahkan hanya untuk berlibur," tegasnya.

BACA JUGA:

  1. Kocak, Meme Sindiran Keluarga Wahyu Dewanto Luntang-Lantung di Australia
  2. Surat Kementerian PANRB "Palak" Konjen RI di Sydney Atas Perintah Anak Buah Menteri Yuddy
  3. Kolega Menteri Yuddy Chrisnandi Plesiran ke Australia, "Palak" Konjen RI di Sydney
  4. Ini Profil Kolega Menteri Yuddy yang Plesiran ke Sydney Minta Difasilitasi
  5. Menteri Yuddy Bantah Fasilitasi Kolega Plesiran ke Australia

 

#Palak #Fasilitas Pejabat #Plesiran #Komisi I DPR #Rachel Maryam
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Komisi I DPR RI menanggapi kasus YouTuber Resbobs, yang menghina suku Sunda. Ia meminta pelaku ujaran kebencian ditindak tegas.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Indonesia
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pemerintah belum membuka akses bantuan asing untuk bencana Sumatra. Komisi I DPR menyebut bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Anggota DPR RI Syamsu Rizal alias Deng Ical dukung rencana Presiden Prabowo membatasi akses game online dan media sosial bagi anak-anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI berharap Indonesia dapat fokus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Bagikan