Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut menolak wacana presiden tiga periode. Hal itu ditegaskan oleh politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno.
Hendrawan mengatakan PDIP telah menugaskan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah untuk mendorong amandemen terbatas UUD 1945. Hal itu dilakukan untuk menetapkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), bukan masa jabatan presiden tiga periode.
Baca Juga
"Sudah dijelaskan Mas Ahmad Basarah sebagai Wakil Ketua MPR, yang diberi tugas untuk mendorong Amandemen terbatas UUD 1945. Intinya, tidak ada penugasan untuk mengkaji masa jabatan Presiden," kata Hendrawan di Jakarta, Senin (28/6).
Hendrawan kembali menegaskan, bahwa PDIP hanya menugaskan Ahmad Basarah untuk memasukkan kewenangan MPR menetapkan PPHN.
"Tidak ada penugasan untuk mengkaji masa jabatan Presiden. Yang ada adalah memasukkan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN," ujarnya
Wacana Presiden tiga periode disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari. Bahkan, ia menjadi penasehat kelompok relawan Sekretaris Nasional Jokowi-Prabowo 2024.
Menurut Qodari, dengan jabatan Jokowi 3 periode polarisasi masyarakat akibat Pilpres tidak akan terjadi lagi seperti pemilu 2019. Bahkan dalam keyakinan Qodari, hanya dengan mengkawinkan Jokowi-Prabowo berbagai gesekan politik akan dapat dicegah. (Pon)
Baca Juga
Muncul Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat: Jokowi Akan Dijadikan Seperti Soeharto
