Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko Widodo dari tudingan sejumlah pihak yang menyebutnya diktator. Menurutnya, tak ada satu pun tindakan Jokowi yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang diktator.
Hal tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan" yang digelar oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonedia (LIPI) di Auditorium Utama LIPI, Jakarta Selatan, Selasa, (15/8).
"Mohon maaf, waktu kemarin saya bela presiden saya, mungkin sudah baca di viral media sosial. Yang saya bilang presiden dibilang diktator, saya bilang sama beliau lalu buat apa termasuk saya susah-susah buat reformasi. Sekarang langsung dibilang diktator, saya bilang orang itu pengecut," kata Megawati.
Mega menambahkan, tudingan sejumlah orang di media sosial yang menyebut Jokowi diktator tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya ia menantang orang-orang tersebut bertemu langsung dan memperdebatkannya secara argumentatif.
"Datang baik-baik. Jangan ngomong itu di medsos. Bullying orang enggak jelas. Tunjukkan sikap kamu," tegas Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Diketahui, tudingan Jokowi diktator dipicu oleh penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sejumlah pihak menilai, Perppu ini berpotensi membuat presiden membubarkan ormas seenaknya.
"Seorang presiden buat perpres, perppu, emangnya gak boleh? Boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu membungkam aspirasi dan sebagainya? Kalau aspirasinya enggak bener piye toh," ucap Mega.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak ada kekuasaan mutlak atau diktator di Indonesia.
"Merujuk konstitusi kita tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi," katanya di Surakarta, Rabu (9/8) seperti dikutip dari Antara. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Megawati Sebut Otonomi Daerah Perlu Dievaluasi
