Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Ia mengatakan tujuan diberlakukannya otonomi agar daerah menjadi mandiri secara ekonomi, namun tujuan tersebut hingga kini belum tercapai.
Hal tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan" yang digelar oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Auditorium Utama LIPI, Jakarta Selatan, Selasa, (15/8).
"Ketika itu saya jadi Wapres, ketika itu Presiden Gus Dur. Ketika itulah diketok oleh DPR untuk disahkan dan dijalankan UU Otonomi Daerah. Apa maksudnya supaya daerah itu bangkit menuju kemandirian dengan keekonomiannya sehingga mereka dapat berdiri sendiri, tapi pada kenyataannya dan ini saya sudah bilang juga kepada yang berwenang, coba toh dievaluasi kembali dan saya kira LIPI pun harus meneliti," ujar Mega dalam pidatonya.
Ia pun menceritakan bagaimana proses kebijakan otonomi daerah sebelum disahkan. Menurut Mega, pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta pendapatnya mengenai kebijakan tersebut.
"Presiden tanya ke saya sebagai Wapres, 'bagaimana menurut Ibu Wapres kita akan segera melaksanakan.' Saya mengatakan ini masalah UU yang baru bagi republik ini karena tadinya kan dipusatkan dan ketika reformasi bahwa tidak boleh kekuasaan itu di pusat sehingga supaya bisa diturunkan. Bapak Presiden kalau saya melihat UU ini yang kurang adalah masalah potensi keekonomiannya," tuturnya.
Mega pun mengungkapkan dirinya turun ke daerah setelah ada kebijakan tersebut. Menurutnya, masih terdapat kekurangan setelah daerah-daerah di Indonesia itu dimekarkan. Terlebih dalam hal ekonomi.
"Evaluasi kalau kita mau terbuka dan berkata jujur APBD yang ada itu bisa dikatakan 90 persen itu habis untuk whatever namanya biaya rutin. Kalau gak percaya sama saya tolong bapak-bapak jalan-jalan datang ke mereka-mereka yang di daerah," tandas Mega.
"Dia cerita untuk anak buahnya sebuah polsek saja fisik bangunannya belum tentu ini bagaimana bisa mengamankan," pungkas Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (Pon)
