Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyatakan Pancasila, khususnya sila kedua, bisa menjadi sebuah solusi atas fenomena post truth dimana kebenaran ditutupi dan yang ada adalah rasionalitas semu.
Hal itu disampaikannya dalam orasi ilmiah usai menerima gelar doktor kehormatan honoris causa (DR HC) bidang kemanusiaan dari Universitas Soka Jepang, di Tokyo, Rabu (8/1).
"Pancasila bisa menjadi sebuah solusi atas fenomena baru yang membahayakan kemanusiaan di abad ke-21 ini, yaitu yang dikenal dengan istilah post truth," kata Megawati kepada para mahasiswa Universitas Soka yang hadir mendengarkan orasinya dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga:
Kisah Kuliah Megawati dan Sembilan Gelar Doktor Honoris Causa
Dijelaskan Ketua Umum PDI Perjuangan itu, post truth adalah suatu kondisi dimana kebenaran sengaja ditutupi hingga tidak relevan lagi. Dalam sosial politik, gejala ini ditandai dengan obyektivitas dan rasionalitas semu. Emosi dan hasrat menjadi prioritas, meski bertolak belakang dengan fakta dan mengabaikan kebenaran.
Saat menjelaskan post truth, Megawati seperti sedang menceritakan tren di segelintir kalangan masyarakat Indonesia yang dekat dengan media sosial saat ini. Menurutnya, di alam post truth, ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya membawa enlightment, justru menjadi alat untuk melakukan penindasan dan melumpuhkan rasionalitas.
"Kefasihan menggunakan bahasa akademik pun menjadi legitimasi tindak kekerasan, menjadi alat menyebarkan paham-paham yang berupaya menghapuskan kemanusiaan," bebernya.
Jika dibiarkan, lanjut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, kemanusiaan akan hanya menjadi sebuah wacana belaka. Kondisi ini akan melahirkan “manusia banal”.
"Yakni manusia yang tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang indah dan mana yang buruk," ulasnya.
"Manusia seperti ini tidak akan ragu untuk melakukan tindak kekerasan atas nama kebenaran. Kebenaran yang bersandar pada keyakinan pribadi atau kelompoknya saja."
Menurut Megawati, prinsip kedua Pancasila menjadi solusinya. Yakni 'Kemanusiaan yang adil dan beradab'. Bagi putri proklamator RI Bung Karno itu, ini adalah nilai yang mampu menjadi tameng dalam menghadapi post truth.
"Adil dan beradab akan membimbing kita sebagai manusia untuk melakukan fact checking, untuk selalu menuntut kebenaran yang dapat diverifikasi. Hal ini akan menghindarkan kita dari tindakan manipulatif," lanjut Megawati.
Baca Juga:
Megawati Ungkap Perjuangannya Bangun BMKG, Ternyata Berawal dari Gus Dur
Alasannya, lanjut Megawati, kemanusiaan yang adil dan beradab lahir dari rasionalitas yang menyatu dengan rasa empati, persaudaraan, dan pembebasan. Prinsip ini juga melahirkan politik emansipatoris, politik yang membuka ruang bagi mereka yang terpinggirkan.
"Itulah keyakinan saya dalam berpolitik, yaitu Politik Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.
"Bagi saya kemanusiaan bukan wacana, tetapi suatu tata nilai yang hidup, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan etis. Kemanusiaan akan melahirkan manusia rasional yang bermoral dan memiliki etika, manusia yang benar-benar manusia," tegas Megawati. (Pon)
