Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Jokowi dijadwalkan melantik kembali Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada hari ini, Selasa (7/6).
Megawati akan kembali menduduki jabatan ini untuk periode 2022-2027, setelah pertama dilantik pada 2018.
"Ya (pelantikan BPIP periode 2022-2027 hari ini)," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (7/6).
Baca Juga:
Usul Kepala BPIP Diganti, Cak Imin: Saya Siap Jadi Pengganti
Total, ada delapan nama dewan pengarah yang dilantik Jokowi selain Presiden kelima RI itu.
Selain Megawati, mayoritas masih diisi oleh nama-nama lama seperti eks Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, wartawan senior Rikard Bagun, hingga Mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Lalu, ada nama-nama lain seperti pendeta dan teolog Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, dan eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ke-25 Mayor Jenderal (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.
Sementara itu, nama baru yang dilantik yaitu ilmuwan Muhammad Amin Abdullah.
Ia menggantikan anggota Dewan Pengarah BPIP yang meninggal dunia pada 27 Mei lalu yaitu Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Perubahan posisi juga dialami oleh Karjono, yang semula menjabat sebagai Sekretaris Umum, kini digeser menjadi Wakil Kepala menggantikan Hariyono.
Sementara akademisi Yudian Wahyudi tetap menjabat sebagai Kepala BPIP dan juga dilantik Jokowi pada hari ini.
Baca Juga:
BPIP Nilai Produk Minyak Goreng Seharusnya Dikuasai oleh Negara
BPIP merupakan lembaga yang didirikan Jokowi pada 2018.
Lembaga ini sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).
Pada 22 Maret 2018, Jokowi melantik Megawati dan sejumlah tokoh bangsa sebagai Dewan Pengarah BPIP.
BPIP merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
BPIP memiliki sejumlah tugas, antara lain membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain itu, BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Termasuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. (Knu)
Baca Juga:
BPIP Peringatkan Pemerintah Tak Lupakan Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan
