Wisnu Cipto
MerahPutih.com - PDIP telah rampung menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V yang berlangsung selama tiga hari sejak 24 Mei hingga 26 Mei di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Namun, sikap mereka terhadap pemerintah baru ke depan masih belum jelas menjadi bagian dari koalisi atau memilih sebagai kubu oposisi.
Dalam pidato penutupan Rakernas V, Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belum memutuskan sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, orang nomor satu di partai banteng itu terkesan masih memainkan sikap tarik ulur. Menurut Megawati, sikap politik PDIP terkait pemerintahan ke depan perlu perhitungan.
"Lah ini kan juga, kan 'Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan', gitu kan. Lah iya, loh enak ae. Kalau menit ini saya ngomong, hi-hi, kan harus dihitung secara politik," kata Bu Mega, sapaan akrabnya, saat pidato penutupan Rakernas V PDIP di Beach International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).
Baca juga:
Presiden Jokowi Ogah Komentari Pidato Megawati di Rakernas PDIP
"Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang he-he enak aja, ya dong. Gua mainin dulu dong," imbuh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu, disambut riuh kader PDIP di acara Rakernas.
Berkaca dari pidato Megawati, peneliti politik BRIN Wasisto Raharjo menilai, PDIP ingin menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan. “Saya pikir secara simbolis, PDIP ingin menjadi kekuatan pengontrol terhadap kekuasaan,” katanya, kepada wartawan, Selasa (28/5).
Menurut Wasisto, Megawati bakal menghitung secara politik sebelum menentukan sikap dan posisi politik partai berlogo bangeng moncong putih itu lima tahun mendatang.
“Saya pikir beliau masih memantau dinamika politik ke depan,” ujar peneliti di lembaga negara tempat Megawati duduk sebagai ketua dewan pengarah itu.
Baca juga:
PDIP Disarankan Deklarasikan Sikap Oposisi Demi Menang Pilkada
Lebih jauh, Wasisto juga menekankan pentingnya peran koalisi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. “Perlu ada koalisi masyarakat sipil yang mengawal,” tandasnya. (Pon)
