Megawati Beberkan Alasan Visi-Misi Calon Kepala Daerah Dibuatkan Partai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 19 Februari 2020
Megawati Beberkan Alasan Visi-Misi Calon Kepala Daerah Dibuatkan Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: Tim Media PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa para kepala daerah yang diusung partainya di Pilkada Serentak 2020 akan memiliki visi misi yang disusun bersama dengan partai.

Megawati menegaskan bahwa calon kepala daerah itu tak bisa asal jalan semaunya sendiri walau sudah diputuskan pengusungannya.

Baca Juga:

PDIP Tunda Rekomendasi Pilwakot Solo, Gibran: "Yo ra popo"

"Saya telah memutuskan, visi misi mereka yang datang dari PDI Perjuangan, diberikan arahan yang namanya partai," kata Megawati dalam arahannya di hadapan 49 pasangan calon kepala daerah yang baru diumumkan di kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (19/2)

Megawati lalu menyontohkan pengalamannya sendiri dengan calon kepala daerah dari Papua. Ketika diwawancarai bagaimana visi membangun wilayahnya yang baru dimekarkan, dengan mudahnya menyebut akan memaksimalkan potensi tambang emas. Ketika dicecar lebih jauh, ketahuan bahwa sang calon tak memahami teknis dan cara melakukannya.

Dari pengalaman seperti itu, maka PDIP memiliki pandangan bahwa visi misi seharusnya bukan milik pribadi semata. Namun, sebuah visi yang dibicarakan bersama sesuai dengan ideologi negara dan kondisi wilayah.

"Maka itu, kita buatkan visi misi. Bukan hanya menjiplak saja. Kita akan panggil dan sampaikan draf garis besarnya," imbuh Megawati.

Megawati Soekarnoputri (depan-kiri) saat pengarahan kepada calon kepala daerah usungan PDIP. (Foto: Tim Media PDIP)
Megawati Soekarnoputri (depan-kiri) saat pengarahan kepada calon kepala daerah usungan PDIP. (Foto: Tim Media PDIP)

Sebenarnya praktik ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh PDIP. Bahkan sejak founding father Soekarno, Megawati mengatakan bahwa pola sejenis sudah dilaksanakan lewat Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Prinsip yang sama itu lalu diujicobakan di Propinsi Bali, di mana mayoritas kepala daerahnya dari PDIP.

"Hal ini saya lakukan di Bali. Pemangkunya Mas Prananda. Kami bikin pilot project di Bali. Itu jalan itu saja, tadinya ribut. Saya minta jadi satu dan berunding, dan diminta kasih lihat ke Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apa hasilnya? Akhirnya bisa dibuat shortcut atau penghubung yang memendekkan jalan itu. Ada dua. Biayanya juga jadi lebih rendah," beber Megawati.

Baca Juga:

Ini Nama 49 Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020

Dipastikan Megawati, PDIP takkan sekedar copy paste visi misi dari satu wilayah untuk wilayah lainnya. Sebab, masing-masing daerah punya kekhusuan, semisal secara geografis.

"Tapi draf yang disiapkan ini akan mempermudah. Dan kalau didorong partai, visi misi itu bukan abal-abal. Saya lihat daerah yang visi misinya abal-abal, tak jalan di lapangan. Banyak dibikinkan oleh konsultan. Lucunya, konsultan juga tak tahu daerah itu," kata Megawati.

"Kalian menerima apa tidak?" tanya Megawati kepada para calon kepala daerah untuk 49 wilayah yang hadir.

"Iya menerima," jawab mereka kompak. (Pon)

Baca Juga:

DPP PDIP Tunda Pengumuman Calon Kepala Daerah Solo, Ada Apa?

#Megawati Soekarnoputri #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan