Media Memperburuk Citra Anies Lewat Kata 'Pribumi'

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Oktober 2017
Media Memperburuk Citra Anies Lewat Kata 'Pribumi'

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpiih, Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) bersalaman usai berkunjung ke Masjid Sunda Kelapa di Jakarta, Senin (16/10). Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kata 'Pribumi' yang diucapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih terus bergulir. Banyak kalangan menyampaikan pendapatnya, baik yang mempertanyakan maksud Anies mengucapkan kata itu, maupun yang menyatakan bahwa kata tersebut tidak bermakna apa-apa yang bisa berdampak pada memanasnya situasi politik di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Peneliti Bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM), Samuel H. Kallawaly menyoroti perkembangan kata 'pribumi' itu hingga menimbulkan perbincangan hangat di masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari peran serta media massa dalam melakukan 'framing' kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat sulit melihat sisi positif dari seorang Anies.

"Media massa berperan besar dalam memperburuk kata ‘pribumi’, seperti yang terjadi saat ini," kata Samuel dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (18/10).

Sebenarnya, kata dia, banyak meme bermunculan yang menunjukkan bahwa selain Anies, masih banyak tokoh lain yang pernah berbicara tentang pribumi, namun jauh dari hiruk pikuk kontroversi.

"Sebut saja Megawati, Susi Pudjiastuti, bahkan nama Jusuf Kalla pun disebut pernah mengungkapkan kalimat tersebut. Namun tidak menjadi hiruk pikuk yang kontroversi," katanya.

Menarik memang, kata dia, sebab belakangan kalimat ini kembali dipersoalkan karena disebutkan oleh Anies Baswedan dalam pidato politiknya yang pertama.

“Secara sederhana muncul satu pertanyaan, mengapa kata ini menjadi 'hot' ketika diungkapkan oleh Anies Baswedan dan bukan yang lain?” ungkap dia.

Politik–Media

Samuel menuturkan, politik dan media merupakan dua sisi yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Kepemilikan media oleh politisi menjadikan media sebagai sarana dalam memuluskan rencana. Sebab citra dibangun melalui framming.

"Media tidak saja mengatakan apa yang seharusnya kita pikirkan, tetapi media juga memberitahukan bagaimana memikirkan objek tersebut, demikian ungkap McCombs, dalam merespon pengaruh media dalam membangun citra," jelas Samuel lagi.

Sejak Pilkada DKI Jakarta bergulir, media punya cara tersendiri dalam menggambarkan sosok Anies. Dari beberapa media besar, terutama Metro TV, nama Anies Baswedan cenderung dikaitkan dengan aksi demo berjilid-jilid, FPI, Habib Riziq, serta berbagai aksi kampanye bernuansa SARA lainnya.

Menurut dia, sedikit rasanya porsi yang diberikan untuk menggambarkan sisi positif dari Anies Baswedan. Atas framming yang demikian, opini masyarakat pun terbentuk, di mana ada penilaian yang negatif tentangnya. Kedekatannya dengan beberapa ormas yang dianggap intoleran, antikafir dan antiasing, terus diangkat oleh media, alhasil membuat citra Anies Baswedan semakin buruk.

"Dengan citra yang demikian, sudah pasti apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan akan terus diamati. Jika ada titik lemah, maka cela itu akan 'disikat'. Kesempatan emas pun tiba, ketika Anies Baswedan mengucapkan kata ’Pribumi. Kata yang tak ada dampak apa-apa jika disebutkan oleh tokoh lain, namun menjadi 'bom atom' karena disebutkan oleh Anies Baswedan," papar Samuel lagi.

Harus berhati-hati

Samuel menambahkan, atas insiden itu tak salah jika banyak kalangan menyerukan agar Anies berberhati-hati dalam bertutur kata. Jangan sampai pengalaman Ahok terulang lagi olehnya, kata dia.

Meski ucapan Anies merupakan bagian dari manuver politik, dimana sengaja memunculkan cerita kolonialisme dan isu pribumi yang multi tafsir, namun Anies harus tetap waspada, karena bisa saja kontraproduktif, bahkan menjadi bumerang.

”Sebagai Gubernur yang baru saja dilantik, Anies harus ingat bahwa merebut jabatan itu tak semudah mempertahankannya," pungkasnya. (*)

#Anies Baswedan #Pribumi #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Menurut Pramono, keberadaan warga yang tinggal di fasilitas umum, termasuk di pinggir rel maupun tempat pemakaman umum (TPU), menjadi persoalan lama di Jakarta.
Frengky Aruan - Sabtu, 28 Maret 2026
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Indonesia
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Pramono hanya mengingatkan pendatang harus punya kesiapan diri yang bagus dan kemampuan untuk bekerja.
Frengky Aruan - Jumat, 27 Maret 2026
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka, tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, atau yang menjadi kebutuhan,” kata Pramono.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Pramono Anung juga memberikan tanggapan soal penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Indonesia
Lebaran 2026, Pramono Anung Gelar Open House dan Siapkan Halalbihalal di Balai Kota Jakarta
Gubernur Jakarta akan menggelar open house Lebaran di Balai Kota pada hari pertama Idulfitri 2026. Ia memastikan bersama Rano Karno tetap berada di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Maret 2026
Lebaran 2026, Pramono Anung Gelar Open House dan Siapkan Halalbihalal di Balai Kota Jakarta
Bagikan