Massa Anti Hasto Dibayar Rp 50 Ribu Sekali Datang Sidang, PDIP Kantongi Nama Dalangnya

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 19 Juni 2025
Massa Anti Hasto Dibayar Rp 50 Ribu Sekali Datang Sidang, PDIP Kantongi Nama Dalangnya

Politikus PDIP Guntur Romli ditemui media di sela persidangan Pengadilan Tipikor, Jakpus, Kamis (19/6). (Foto: Tim Media PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fakta mengejutkan terkait aksi massa kontra yang sering muncul saat persidangan terdakwa Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya terbongkar.

PDIP menyatakan sudah berhasil mengidentifikasi sejumlah nama pelaku yang merekrut dan mengerahkan massa bayaran yang selama ini mengisi aksi-aksi kontra tersebut.

"Kami sudah mendapatkan bukti lengkap, nama-nama mereka, dan asal usul masa bayaran itu,” kata Politikus PDIP Guntur Romli, di sela persidangan di PN Jakpus, Kamis (19/6).

Baca juga:

Hasto Sebut Keterangan Ahli Bahasa UI Dipengaruhi Ilustrasi Penyidik KPK

Menurut Guntur, massa kontra yang selama ini hadir bukan merupakan ekspresi aspirasi murni dari masyarakat atau elemen intelektual, melainkan hasil rekayasa dengan motivasi ekonomi.

"Ada yang mengaku mendapat bayaran Rp 40.000 sampai Rp 50.000 sekali sidang. Bahkan ada yang terang-terangan bilang di WhatsApp bahwa mereka ke pengadilan hanya untuk mencari uang,” ujarnya.

Lebih jauh, Guntur menambahkan PDIP juga telah berhasil memetakan siapa “tokoh intelektual” yang berada di balik aksi itu.

“Siapa yang memberi arahan, instruksi, sampai menyediakan logistik seperti mobil komando dan konsumsi. Suatu saat, kami akan buka semuanya ke publik,” tegasnya.

Baca juga:

PDIP Bantah Kongres Tertunda Karena Kasus Hasto

Sebelumnya, fenomena massa bayaran ini sempat memicu kemarahan Satgas PDIP yang bertugas mengawal sidang, karena mengganggu jalannya persidangan dan membentuk opini negatif di masyarakat. (Pon)

#Sidang Hasto #PDIP #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan