Massa Anti Hasto Dibayar Rp 50 Ribu Sekali Datang Sidang, PDIP Kantongi Nama Dalangnya

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 19 Juni 2025
Massa Anti Hasto Dibayar Rp 50 Ribu Sekali Datang Sidang, PDIP Kantongi Nama Dalangnya

Politikus PDIP Guntur Romli ditemui media di sela persidangan Pengadilan Tipikor, Jakpus, Kamis (19/6). (Foto: Tim Media PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fakta mengejutkan terkait aksi massa kontra yang sering muncul saat persidangan terdakwa Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya terbongkar.

PDIP menyatakan sudah berhasil mengidentifikasi sejumlah nama pelaku yang merekrut dan mengerahkan massa bayaran yang selama ini mengisi aksi-aksi kontra tersebut.

"Kami sudah mendapatkan bukti lengkap, nama-nama mereka, dan asal usul masa bayaran itu,” kata Politikus PDIP Guntur Romli, di sela persidangan di PN Jakpus, Kamis (19/6).

Baca juga:

Hasto Sebut Keterangan Ahli Bahasa UI Dipengaruhi Ilustrasi Penyidik KPK

Menurut Guntur, massa kontra yang selama ini hadir bukan merupakan ekspresi aspirasi murni dari masyarakat atau elemen intelektual, melainkan hasil rekayasa dengan motivasi ekonomi.

"Ada yang mengaku mendapat bayaran Rp 40.000 sampai Rp 50.000 sekali sidang. Bahkan ada yang terang-terangan bilang di WhatsApp bahwa mereka ke pengadilan hanya untuk mencari uang,” ujarnya.

Lebih jauh, Guntur menambahkan PDIP juga telah berhasil memetakan siapa “tokoh intelektual” yang berada di balik aksi itu.

“Siapa yang memberi arahan, instruksi, sampai menyediakan logistik seperti mobil komando dan konsumsi. Suatu saat, kami akan buka semuanya ke publik,” tegasnya.

Baca juga:

PDIP Bantah Kongres Tertunda Karena Kasus Hasto

Sebelumnya, fenomena massa bayaran ini sempat memicu kemarahan Satgas PDIP yang bertugas mengawal sidang, karena mengganggu jalannya persidangan dan membentuk opini negatif di masyarakat. (Pon)

#Sidang Hasto #PDIP #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Bagikan