Massa Anti Hasto Dibayar Rp 50 Ribu Sekali Datang Sidang, PDIP Kantongi Nama Dalangnya

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 19 Juni 2025
Massa Anti Hasto Dibayar Rp 50 Ribu Sekali Datang Sidang, PDIP Kantongi Nama Dalangnya

Politikus PDIP Guntur Romli ditemui media di sela persidangan Pengadilan Tipikor, Jakpus, Kamis (19/6). (Foto: Tim Media PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fakta mengejutkan terkait aksi massa kontra yang sering muncul saat persidangan terdakwa Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya terbongkar.

PDIP menyatakan sudah berhasil mengidentifikasi sejumlah nama pelaku yang merekrut dan mengerahkan massa bayaran yang selama ini mengisi aksi-aksi kontra tersebut.

"Kami sudah mendapatkan bukti lengkap, nama-nama mereka, dan asal usul masa bayaran itu,” kata Politikus PDIP Guntur Romli, di sela persidangan di PN Jakpus, Kamis (19/6).

Baca juga:

Hasto Sebut Keterangan Ahli Bahasa UI Dipengaruhi Ilustrasi Penyidik KPK

Menurut Guntur, massa kontra yang selama ini hadir bukan merupakan ekspresi aspirasi murni dari masyarakat atau elemen intelektual, melainkan hasil rekayasa dengan motivasi ekonomi.

"Ada yang mengaku mendapat bayaran Rp 40.000 sampai Rp 50.000 sekali sidang. Bahkan ada yang terang-terangan bilang di WhatsApp bahwa mereka ke pengadilan hanya untuk mencari uang,” ujarnya.

Lebih jauh, Guntur menambahkan PDIP juga telah berhasil memetakan siapa “tokoh intelektual” yang berada di balik aksi itu.

“Siapa yang memberi arahan, instruksi, sampai menyediakan logistik seperti mobil komando dan konsumsi. Suatu saat, kami akan buka semuanya ke publik,” tegasnya.

Baca juga:

PDIP Bantah Kongres Tertunda Karena Kasus Hasto

Sebelumnya, fenomena massa bayaran ini sempat memicu kemarahan Satgas PDIP yang bertugas mengawal sidang, karena mengganggu jalannya persidangan dan membentuk opini negatif di masyarakat. (Pon)

#Sidang Hasto #PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan