Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa upaya untuk pemberantasan korupsi bukan hanya tanggungjawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja.
“Agenda pemberantasan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk DPR dan pemerintah,” kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9).
Baca Juga:
Masinton menyebut KPK terlalu reaktif menanggapi isu revisi UU KPK. “Ini sikap reaksioner pimpinan KPK,” ucapnya.
Menurut Masinton, KPK terkesan tidak memahami sistem ketatanegaraan. "Mereka tidak memahami ketatanegaraan, memaksa, dan mengintervensi kewenangan presiden dan DPR," ujarnya
Perlu diketahui, DPR menyepakati revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah.
Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.
Seluruh fraksi telah menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah.
Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus. (Knu)
Baca Juga:
