Masih Ingat Kasus MV Caledonian Sky? Pemerintah Bikin Peta Laut Baru

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan saat ini Indonesia membutuhkan peta laut baru untuk kebutuhan mengatasi permasalahan hukum di bidang kemaritiman.

Saah satu permasalahan hukum bidang kemaritiman besar belakangan yaitu insiden kapal pesiar karam di Raja Ampat, Papua. Sebuah kapal pesiar MV Caledonian Sky berbendera Bahama masuk kawasan wisata Raja Ampat perairan dangkal. Kapal itu dinahkodai oleh Kapten Keith Michael Taylor dan memiliki bobot 4.200 GT, pada tanggal 3 Maret 2017. Kerusakan terumbu karang seluas 1.600 meter persegi di situs Crosser Reef.

"Memang harus dibuat karena kita mengalami, ada orang yang kapal nubruk karang di Raja Ampat, mereka malah menyalahkan kita kenapa tidak punya (peta laut)," kata Menteri Luhut saat memberikan kuliah umum di Grha Sanusi Hardjadinata Kampus Unpad Kota Bandung, Jumat (11/3), seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan saat ini pemerintah sedang bekerja membuat peta laut tersebut dan pembuatannya diprediksi tidak membutuhkan waktu lama.

"Saya pikir sekarang kita sedang bekerja, untuk membuat supaya kita membuat peta Indonesia seluruhnya," kata Luhut.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kata dia, sekitar 79 persen adalah laut dan sisanya daratan.

"Kita baru tahu juga, sadar kekuatan hukum laut kita juga masih terbatas. Peta laut seperti topografi kita belum punya dan ada (bagian di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman) yang jadi badan sendiri untuk membuat peta laut Indonesia," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan potensi ekonomi di bidang kemaritiman sangat tinggi yakni sebesar Rp1,33 triliun per tahunnya.

Oleh karena itu pihaknya mengajak kalangan akademisi seperti Universitas Padjadjaran untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan kajian mendalam tentang ekonomi kemaritiman Indonesia.

"Anda harus betul-betul bikin studi dalam harus kuat. Saya sedih kalau hukum laut kita lemah," kata dia. (*)