Masih 2024, PKS Belum Siapkan Cagub DKI Jakarta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Januari 2022
Masih 2024, PKS Belum Siapkan Cagub DKI Jakarta

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Meski masih akan digelar pada 2024, calon yang akan betarung pada Pemilihan Gubernur Jakarta, mulai bermunculan seiring habisnya masa jabatan Anies di Oktober 2022.

Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari mengungkapkan, saat ini belum ada keputusan majelis syuro terkait siapa jagoan PKS untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI.

Baca Juga:

Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub

"Iya, untuk saat ini belum. Tetapi tentu kami memantau terus perkembangan yang ada,” kata Fathul, Minggu (9/1)

Kendati demikian, Fathul menjelaskan PKS tak kekurangan stok calon pemimpin untuk bertarung di Pilkada DKI.

"Walaupun untuk di DKI, PKS memiliki struktur yang relatif mapan dan memiliki banyak anggota yang memilliki kapasitas yang layak menjadi calon pemimpin daerah," beber Fathul.

Lebih lanjut, Fathul mengatakan, seluruh kader PKS kini diminta fokus bekerja di tengah-tengah masyarakat. Soal siapa yang akan diusung, akan menunggu momentum yang tepat.

Baca Juga:

PKS DKI Mengaku Punya Kader Mumpuni untuk Cagub DKI

"Sampai saat ini belum ada pembahasan soal tersebut. Semua didorong untuk fokus bekerja melayani masyarakat. Nanti pada waktunya akan disampaikan (kandidat PKS untuk Pilgub DKI)," tandas Fathul.

Seperti diketahui, nama-nama calon potensial sudah beredar di publik. Antara lain; mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany; Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Kemudian, ada nama Ahmed Zaki Iskandar yang diusung Golkar dan Ahmad Sahroni yang mau didorong NasDem. (Asp)

Baca Juga:

PDIP Sodorkan Risma Jadi Bacagub DKI 2024

#Pilkada Dki #Pemilu #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan