Maruarar vs Hasto Berujung Sayembara Tangkap Harun Masiku

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 28 November 2024
Maruarar vs Hasto Berujung Sayembara Tangkap Harun Masiku

Buronan KPK Harun Masiku. (Foto:Net/IST)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara membuka sayembara penangkapan Eks Caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang buron dengan hadiah Rp 8 miliar.

Hal itu dia umumkan sebagai bentuk partisipasi publik agar tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Pasalnya, Harun sangat licin dan sulit ditangkap.

"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" ujar Ara di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11).

Ia menduga Harun Masiku tak kunjung ditangkap karena melibatkan orang besar di belakangnya. Oleh sebab itu, Ara tertarik untuk berpartisipasi menangkap Harun.

"Menurut saya pasti ini kan melibatkan kasus besar, melibatkan orang besar. Ya, kita partisipasi dong. Sebagai warga negara, saya diberkati sama Tuhan, saya ada rezeki," tuturnya.

Baca juga:

KPK Masih Dalami Keterlibatan Hasto di Kasus DJKA dan Harun Masiku

Eks kader PDIP itu ingin Indonesia tidak kalah dengan koruptor. Hal itu sejalan dengan programnya yang saat ini menggunakan tanah hasil korupsi untuk dijadikan perumahan rakyat.

"Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi nggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini," ujarnya

Inisiatif yang Ara lakukan juga atas dasar nihilnya perkembangan penangkapan Harun Masiku dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Saya dapat respons positif. Jadi, banyak yang semangat untuk memberikan informasi, mencari Harun Masiku," ucapnya.

Baca juga:

Kunjungi KPK, Maruarar Minta Buat Sistem Pencegahan Korupsi hingga Tanah Sitaan

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons Ara yang menduga Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024 Pramono Anung-Rani Karno bakal ditinggal pemilih karena didukung eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Hasto menilai penyampaian Ara berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Oleh sebab itu, ia akan mengirim buku berjudul 'Politik Itu Suci'.

Hasto mengatakan buku itu karangan almarhum ayah Ara sendiri yakni Sabam Sirait. Hal itu dilakukan agar Ara ingat dengan tujuan politik ayahnya di masa lalu.

"Ya, kami ini sangat menyesalkan, ya, pernyataan Pak Ara Sirait, itu sudah masuk kategori SARA. Kalau didengar Pak Prabowo sekali pun, saya yakin pesiden juga tidak akan suka dengan pernyataan dari pembantunya yang bernada sombong," ujar Hasto.

Baca juga:

Hasto Mau Kirimi Maruarar Buku Sabam Sirait, Biar Ingat Cita-Cita Politik Ayahnya

Menurutnya, SARA adalah sesuatu yang harus dihindari. Ia juga mengingatkan Ara bahwa buku 'Politik Itu Suci' mengingatkan semua pihak agar tidak terlena terhadap megahnya kekuasaan.

Hasto mengaku bakal mengirimkan buku milik Politik Itu Suci ke Ara agar eks aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu tidak lupa cita-cita sang ayah Sabam Sirait.

"Saya akan kirimkan buku Pak Sabam ini kepada Pak Ara Sirait, supaya beliau bisa melakukan perenungan terhadap nasihat-nasihat, tidak hanya di dalam pelaksanaan pemilu yang baik, tetapi juga bagaimana politik itu sebenarnya suci, jangan sampai kekuasaan dan harta menjadi berhala hanya karena kekuasaan," tutup Hasto. (Pon)

#KPK #Hasto Kristiyanto #Maruarar Sirait #Harun Masiku
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Faryd dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus pencucian uang Hasbi Hasan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
MAKI menilai KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. MAKI pun siap mengajukan gugatan praperadilan.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Skor Monitoring Center for Prevention Maluku Utara tergolong masih rendah. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, meminta arahan langsung ke KPK.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Indonesia
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
KPK saat ini tengah mendalami skema bisnis yang melibatkan Riza Chalid dengan tersangka Chrisna Damayanto
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
Bagikan