Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Marak Kasus PHK, Pemkot Solo Resmikan Rumah Konsultasi di Disnaker

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 08 Maret 2025
Marak Kasus PHK, Pemkot Solo Resmikan Rumah Konsultasi di Disnaker

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meresmikan Rumah Konsultasi Klik on PHK di Disnaker Solo. (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemkot Solo meresmikan Rumah Konsultasi Klik on PHK di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surakarta.

Program ini hadir sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, meningkatnya angka PHK di Surakarta menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 10.665 pekerja terdampak akibat perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

“Kami memahami bahwa PHK bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga dan ekonomi masyarakat,” ujar Respati, Sabtu (8/3).

Baca juga:

Daftar 61 Pabrik Tekstil Tutup, PHK, dan Rumahkan Karyawan, Bukan Hanya Sritex

Ia mengatakan, rumah Konsultasi Klik on PHK hadir untuk memberikan pendampingan dan membuka peluang baru bagi mereka yang terdampak PHK.

Rumah Konsultasi Klik on PHK, kata dia, menyediakan layanan pendampingan jaminan kehilangan pekerjaan, konsultasi karir, serta kelas pelatihan seperti bedah CV, wawancara kerja, dan public speaking. Selain itu, menyediakan lebih dari 5.338 lowongan kerja yang tersedia di berbagai perusahaan.

“Kami juga menggandeng 10 perusahaan untuk mencarikan solusi bagi korban PHK,” kata dia.

Baca juga:

Gelombang PHK Massal di Depan Mata, DPR Desak Pemerintah Lindungi Pekerja

Ia menjelaskan, 10 perusahaan tersebut adalah PT Cartini Lingerie Indonesia, PT Sari Warna Asli Garment, PT DAN RILIS, PT Liebra Permana Wonogiri, PT Attin Sigaret Indonesia, PT Yupi Indo Jelly Gum, PT Pasca Bersoedaraan Sedjati, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Solo, dan PT Asia Cakra Ceria Plastik

“Kami berharap dengan adanya rumah konsultasi ini, pekerja yang terdampak PHK dapat segera mendapatkan solusi, baik dalam bentuk pekerjaan baru maupun peluang berwirausaha,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

#PHK #Pemkot Solo #PHK Massal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Soffi Amira

Content editor, jurnalis digital, content writer yang terbiasa menulis artikel Search Engine Optimization (SEO). Ilmu Komunikasi (Jurnalistik) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2012-2017. Aktif menulis, mengedit, dan mengembangkan berbagai jenis konten, mulai dari sepak bola, teknologi, hingga isu-isu yang sedang tren.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Ribuan buruh garmen di Jawa Tengah terancam PHK. Said Iqbal desak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan perusahaan dan pekerja. Dua pabrik besar, PT Victoria Apparel dan PT Samwon, berpotensi merumahkan 1.500 pekerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
PHK Tokopedia, Ekonom Tegaskan Pekerja Paling Rentan Jadi Korban
Dalam penjelasan kepada DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen menyebut yang terjadi yakni penataan organisasi, bukan PHK massal.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
PHK Tokopedia, Ekonom Tegaskan Pekerja Paling Rentan Jadi Korban
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Bagikan