Mantan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi Jadi Komisaris Food Station Tjipinang Jaya di Tengah Sorotan Beras Oplosan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Mantan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi Jadi Komisaris  Food Station Tjipinang Jaya di Tengah Sorotan Beras Oplosan

Pj Teguh Setyabudi mengunjungi Rumah Pompa Green Garden untuk antisipasi banjir. (foto: dokomen Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ditunjuk Gubernur Pramono Anung sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.

"PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) beserta seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan Pegawai menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Teguh Setyabudi atas pelantikan sebagai Komisaris Utama Food Station," tulis Food Station dalam akun Instagramnya @foodstation_jkt, Selasa (5/8).

Manajemen Food Station berharap, dengan arahan Teguh sebagai komisaris utama, perusahaan daerah ini bisa memperkuat peran dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperluas kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

"Semoga Bapak senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan amanah, serta membawa semangat baru dalam mendorong transformasi dan kemajuan berkelanjutan bagi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)," lanjutnya.

Baca juga:

Pramono Pilih Julius Sutjiadi Jadi Plt Dirut Food Station, Gantikan Karyawan Tersangka Beras Oplosan

Teguh pernah memimpin Jakarta pada Oktober 2024 hingga Februari 2025 atau sebelum Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI definitif.

Saat ini, Teguh juga masih menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Pramono Anung turut mengangkat sejumlah tokoh menjadi komisaris badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satunya mantan Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano di Pilkada 2024, Lies Hartono atau Cak Lontong menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol per April 2025.

Belum lama juga, Pramono mengangkat eks Juru Bicara Presiden tahun 2016-2019 yang juga Anggota DPR RI periode 2019-2024 Johan Budi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh, dan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) DKI Jakarta Muhammad Ainul Yakin menjadi komisaris TransJakarta.

Selain itu, Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 sekaligus eks Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano Prasetyo Edi Marsudi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, serta orang dekat Anies Baswedan, Sahrin Hamid yang diangkat Pramono menjadi Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Food Station tengah jadi sorotan karena mantan petingginya atau direksi ditetapkan sebagai tersangka beras oplosan. (Asp)

#Beras Oplosan #Beras #Harga Beras
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Antusias Warga Menteng Terima Bantuan Pangan Gratis Berupa Beras dan Minyak Goreng
Warga melakukan verifikasi saat pengambilan bantuan pangan gratis berupa beras dan minyak goreng di Balai RW 03 Kelurahan Menteng, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
Antusias Warga Menteng Terima Bantuan Pangan Gratis Berupa Beras dan Minyak Goreng
Indonesia
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Indonesia
Bangun 100 Gudang, Bulog Pakai Aturan Khusus
Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat lex specialis (peraturan khusus).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Bangun 100 Gudang, Bulog Pakai Aturan Khusus
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Indonesia
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
pemerintah terus memantau stabilitas harga melalui sinergi lintas sektor, termasuk pelaksanaan operasi pasar yang terbukti efektif menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di berbagai wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Harga Beras Satu Harga, Tekan Disparitas Harga Antarwilayah
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
Bapanas memastikan perputaran stok beras maksimal enam bulan sebagai langkah ideal untuk menjaga kesegaran, kualitas, dan kelayakan beras yang diterima masyarakat di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Bapanas Jamin Kualitas Beras, Perputaran di Stok Per 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dikabarkan menarik Rp 71 triliun dari program MBG. Anggaran itu akan dialihkan ke beras gratis.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Bagikan