Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Melchias Markus Mekeng mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal aliran uang suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1 yang mengalir ke Partai Golkar.
"Ya ditanyakan (soal aliran suap PLTU Riau ke Partai Golkar). Cuma saya bilang engga ada urusannya sama Munaslub sama Eni," kata Mekeng usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (19/9).
Mantan Ketua Badan Anggaran DPR ini juga menyatakan diklarifikasi soal penempatan Eni Maulani Saragih di Komisi VII DPR. Menurutnya, ada sepuluh pertanyaan yang diajukan penyidik kepada dirinya soal tugas Eni dan Idrus Marham.
"Ada sepuluh pertanyaan, lebih banyak kepada tugasnya Eni, terus penunjukkan Eni sama Idrus sebagai apa, lalu fungsinya Eni di Munaslub," jelasnya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, sebelumnya menyatakan pihaknya tengah mendalami aliran dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang mengalir ke Partai Golkar. "Dari awal saya sudah katakan prediksi (aliran uang suap PLTU Riau-1) itu ada (ke Partai Golkar), tetapi sampai sekarang kami belum bisa membuktikan. Tapi prediksi itu ada," kata Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).
Menurut Basaria pihaknya bisa saja memanggil Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto terkait kasus yang telah menjerat dua politisi Golkar Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham ini.
Apalagi, Eni Saragih beberapa kali sudah buka suara terkait aliran dana suap proyek itu ke kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2017, yang dimenangkan oleh Airlangga.
Meski demikian, kata Basaria, sejauh ini pihaknya belum merencanakan pemanggilan terhadap orang nomor satu di partai berlambang pohon Beringin tersebut. "Bisa saja (dipanggil Airlangga untuk diperiksa). Bisa saja kemana-mana penyidikan. Tapi kami gak bisa target, oh ya si ini harus diperiksa. Jadi kita tunggu penyidik saja," ucap Basaria.
Yang jelas, ditekankan oleh Basaria, pihaknya telah mendeteksi sebagian uang suap oleh salah satu tersangka kasus tersebut, dialirkan ke kegiatan Partai Golkar. "Itu yang saya katakan tadi, informasi itu sudah ada, prediksi kita sudah ada ke sana. Tapi pembuktian ini belum dapat," pungkas Basaria.
Sebelumnya, Eni mengakui sebagian uang yang dirinya terima sebesar Rp2 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo digunakan untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
Namun, Eni tak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang pohon beringin itu. Eni juga mengaku hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.
Adanya aliran dana ke Munaslub Golkar ini diperkuat dengan dikembalikannya uang sebesar Rp 700 juta oleh pengurus Partai Golkar ke lembaga antirasuah. Tak hanya itu, Eni juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat perintah dari mantan Ketua DPR yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.
Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018.
Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$900juta. Namun, proyek tersebut dihentikan sementara setelah mencuatnya kasus dugaan suap ini. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Eni Maulani Saragih, Johannes B Kotjo dan Idrus Marham. (Pon)
