Malaysia Diminta Ikut Tanggung Jawab Pada Kebakaran Hutan di Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Oktober 2023
Malaysia Diminta Ikut Tanggung Jawab Pada Kebakaran Hutan di Indonesia

Tim gabungan kebakaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjibaku memadamkan kebakaran hutan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebakaran hutan melanda berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera yang mulai dikeluhkan oleh negara tetangga.

Pemerintah Indonesia melaporkan masih terus berupaya memadamkan api yang membakar hutan dan lahan gambut di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan sebagian Jawa.

Baca Juga:

Pemprov Jatim Kirim Puluhan Ribu Masker Bagi Korban Karhutla di Kalimantan

Berbagai operasi dilakukan untuk memadamkan api mulai dari pemadaman darat, pengeboman air menggunakan helikopter, hingga teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Pemerintah Malaysia juga harus bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang kini melanda Indonesia.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian mengatakan dari ratusan perusahaan yang mengalami kebakaran di wilayah konsesi, beberapa adalah perusahaan Malaysia.

"Pemerintah Malaysia harusnya bertanggungjawab bukan malah kemudian menyurati Pemerintah Indonesia," ujarnya.

Catatan singkat Walhi mengungkapkan ada tiga perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) yang konsesinya terbakar. Kejadian kebakaran itu terjadi berulang kali bukan hanya tahun 2023 saja, tetapi juga tahun 2015 dan 2019.

Menurut Uli, bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Malaysia adalah memberikan sanksi atau menarik proses hukuman ke Malaysia di mana perusahaan itu berada.

"Karena Malaysia juga menerima manfaat paling besar dari praktik bisnis kelapa sawit di Indonesia," ujar Uli.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Malaysia melaporkan telah mengirimkan surat kepada Indonesia terkait polusi asap lintas batas.

Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi mengatakan pihaknya masih belum menerima tanggapan apapun setelah mengirimkan surat tersebut dan berharap Indonesia bisa memberikan tanggapan segera. (*)

Baca Juga:

BNPB Fokuskan Pemadaman Karhutla Lewat Teknologi Modifikasi Cuaca

#Hutan #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Dampak El Nino
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Hutan di Sumatera Barat kini kian menyusut. DPR pun mendesak adanya rehabilitasi Hutan Bukit Barisan.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, agar mencabut izin perusahaan perusak hutan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Indonesia
Perusahaan Diduga Langgar Tata Kelola, DPR:Konsesi HTI Harus Dievaluasi Total
Pemberian konsesi HTI harus dievaluasi total. Kawasan yang masih bersengketa dengan masyarakat, baik tanah adat maupun tanah perorangan, harus diselesaikan agar tidak memicu konflik
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Perusahaan Diduga Langgar Tata Kelola, DPR:Konsesi HTI Harus Dievaluasi Total
Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Terkait dengan banyaknya gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatera, Menhut menyebut akan melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Indonesia
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Negara juga perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Hambalang bersama sejumlah pejabat tinggi membahas progres Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penegakan hukum di sektor SDA.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Bagikan