Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemeritnah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan membangun mal pelayanan publik terpadu di Sampit. Pembangunan mal pelayanan publik terpadu pertama di Kalimantan Tengah itu diperkirakan akan menghabiskan dana sedikitnya Rp 30 miliar.
"Rencana detailnya masih disiapkan, tapi kami memperkirakan biayanya antara Rp30 miliar hingga Rp40 miliar. Bupati berharap pembangunannya selesai dalam dua tahun agar bisa segera digunakan," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Jumat (27/10).
Rencana membangun mal pelayanan publik terpadu untuk menjawab keluhan masyarakat yang menuntut efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Saat ini masyarakat masih mengeluh capek saat mengurus berbagai keperluan karena kantor yang dituju terletak di lokasi yang terpisah jauh.
Kondisi ini sangat menyusahkan masyarakat, apalagi bagi masyarakat pelosok yang harus menempuh perjalanan berjam-jam dari desa mereka menuju Sampit. Selain harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi dan konsumsi, bahkan terkadang harus menginap, mereka juga harus merelakan waktu kerja tersita untuk berurusan di Sampit, Kalteng.
Halikinnor sebagaimana dilansir Antara berharap, mal pelayanan publik terpadu nantinya memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Tinggal datang ke mal tersebut, warga bisa mengurus berbagai keperluan hanya di satu lokasi itu saja.
Diperkirakan, sedikitnya ada 17 satuan organisasi perangkat daerah dan instansi pelayanan publik lainnya yang akan membuka ruang pelayanan di mal tersebut, di antaranya Badan Pengelola Pendapatan Daerah, PDAM, PLN, Disdukcapil, Samsat, Satlantas, Kantor Pajak, dan perbankan.
Konsep bangunannya sama seperti mal pada umumnya, hanya saja mal ini diisi khusus instansi pelayanan publik. Namun pemerintah daerah juga akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti taman dan pojok kuliner sehingga masyarakat bisa bersantai sambil menunggu antrean.
Mal pelayanan publik terpadu itu rencananya akan dibangun di Jalan MT Haryono yang saat ini masih berdiri bangunan bekas Plasa Sampit.
"Ini demi efisiensi dari biaya operasional, gaji karyawan dan lainnya. Pengeluaran warga juga akan lebih hemat. Warga juga akan mendapat kejelasan secara rinci berapa biaya yang harus mereka keluarkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan," sambung Halikinnor.
Halikinnor berharap rencana pembangunan mal pelayanan publik terpada akan didukung DPRD setempat dengan menyetujui usulan anggaran yang disampaikan eksekutif. Terobosan ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.(*)
