Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemohon uji materi atau judicial review (JR) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 tetap ingin melanjutkan sidang gugatannya.
Namun, hanya dua penggugat yang memilih bertahan setelah DPR RI mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Dua gugatan itu, yakni perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais dan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).
Baca Juga
MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal COVID-19 ke MK
"Kami tetap ingin terus (melanjutkan perkara) dan mohon dipercepat juga yang mulia," kata Koordinator MAKI, Boyamin dalam sidang gugatan Perppu 1/2020 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/5).
Boyamin beralasan, tetap ingin melanjutkan perkara, karena Perppu terkait penanganan COVID-19 yang telah disahkan menjadi undang-undang belum diberi nomor. Sehingga belum dicatatkan dalam Lembaran Negara.
Menurutnya, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, pemerintah dan DPR punya waktu 30 hari untuk memberikan nomor pada UU tersebut. Hal ini yang menjadi dasar agar MK dapat mempercepat proses perkara.
"Saya terpaksa tidak mau dibohongi oleh DPR dan pemerintah, jangan-jangan juga tidak tayang sampai 30 hari," ujar Boyamin.
Hal senada juga disampaikan tim kuasa hukum Amien Rais Cs, Ahmad Yani. Ia meminta Hakim MK untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara. Pasalnya, kata Yani, hal ini menyangkut banyak orang.
"Kami berharap betul kepada hakim panel agar perkara ini mendapat skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan karena ini menyangkut masalah hajat dan kehidupan masyarakat," ujar Yani.
Sementara itu, pemohon perkara 25/PUU-XVIII/2020 yang digugat Damai Hari Lubis memilih mencabut gugatannya. Namun, tak menjelaskan mengapa gugatan itu dicabut.
Baca Juga
DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya
"Dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang terdaftar di MK nomor register nomor 25/PUU-XVIII/2020. Demikianlah pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun," tukas Aswanto membacakan surat pencabutan pemohon.
Hakim Konstitusi akan membawa permohonan perbaikan para pemohon ke rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk ditentukan nasib gugatannya. Pasalnya, DPR telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Sehingga obyek gugatan Perppu berpotensi gugur, karena sudah berubah menjadi undang-undang. (Pon)
