Mahfud Minta Waktu Pemungutan Suara di Tengah Pandemi Tak Usah Diperdebatkan Lagi

Merahputih.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, Pilkada serentak akan tetap berlangsung di tengah Pandemi COVID-19 9 Desember 2020 mendatang.

Pilkada serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebelumnya, pemungutan suara akan digelar pada 23 September.

“Pilkada tahun ini dilaksanakan 9 Desember 2020, setelah ditunda dua bulan lebih. Rencana semula 23 September. Tetapi karena ada pandemi, ditunda,” kata Mahfud saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9).

Baca Juga:

Megawati Minta Masukan ke Tri Rismaharini Soal Pilkada Surabaya

Penetapan tanggal 9 Desember untuk agenda politik di Indonesia tersebut sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. “Keputusan ini sudah final, tidak perlu dipersoalkan lagi,” imbuhnya.

Menurut Mahfud, keputusan menyelenggarakan Pilkada dalam situasi pandemi setelah debat panjang di ruang publik maupun di rapat resmi.

Baik dari partai politik, pemerintah, KPU dan Bawaslu, akhirnya setuju Pilkada berlangsung Desember dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

“Jadi apa nggak diselenggarakan saja? Akan mengutamakan Pilkada, atau keselamatan warga? Opsinya Desember 2020, Maret 2021, atau sekaligus 2022. Bahkan ada yang menyarankan ditunda sampai korona kelar. Akhirnya, keputusannya Pilkada ditunda sampai Desember 2020. Tepatnya 9 Desember,” terangnya.

Alasan Pilkada tetap berlangsung tahun ini karena mayoritas di berbagai negara, pemilu nasional maupun lokal tetap berlangsung meski tengah pandemi. Kedua, karena belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 ini berakhir.

“Jadi mau ditunda sampai kapan? Siapa yang bisa memastikan kapan korona berakhir dan melandai. Dulu katanya September, Desember, melandai. Sekarang, bahkan WHO memperkirakan, tidak akan pernah berakhir. Nah, kalau tidak pasti begini, ya kalender konstitusional harus tetap berjalan. Tentu dengan protokol kesehatan COVID-19 agar penyebaran virus tak terjadi,” papar Mahfud.

Baca Juga:

PDIP Masih Rahasiakan Jagoan Buat Tarung di Pilkada Surabaya

Mahfud yang juga Dewan Pembina MMD Initiative ini menambahkan, pemerintah daerah harus tetap berjalan dengan optimal. Caranya, dengan dipimpin kepala daerah definitif.

“Kalau satu dua daerah yang diangkat menjadi Plt, mungkin masih bisa saja. Nah ini 270 daerah, kan tidak bisa. Pemerintah akan berjalan tidak normal. Tidak sekuat dan seoptimal pejabat definitif,” tandas Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. (Knu)