Mahfud MD Blusukan ke Warkop Surabaya

MerahPutih.com - Mahfud MD, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 pasangan Capres Ganjar Pranowo berkunjung ke sebuah warung kopi (warkop) di kawasan Jl. Ngagel, Surabaya, Rabu (10/1) malam.

Di lokasi tersebut Mahfud menemui para pengunjung yang didominasi anak muda sembari menikmati kopi dan sekaligus menerima beberapa pertanyaan dari mereka.

Berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada Mahfud terjawab satu persatu. Bahkan, ia menekankan, tidak akan meminta para pengunjung yang ada di warkop tersebut untuk memilihnya jika tanpa didasari oleh hati nurani.

"Jika anda berpikir saya datang ke sini untuk menyuruh Anda memilih saya, itu tidak. Ya jadi tidak usah memilih saya kalau bukan dari hati nurani," ujarnya.

Mahfud juga mencontohkan seseorang yang memilih bukan dari hati nurani atau memilih karena diberi uang, itu bagai hewan ternak.

"Saya ingin menyampaikan jika dikasih uang atau dikasih amplop untuk memilih, menurut agama saya Islam itu sebenarnya seperti binatang ternak. Orang yang milih tanpa hati nurani itu dimasukkan neraka oleh Allah," tegasnya.

Baca Juga:

Bergabung ke TKN, Khofifah Siap Cuti untuk Ikut Kampanye Prabowo-Gibran

Mahfud juga mengomentari soal pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat kedua Capres 2024 yang digelar pada 22 Desember 2023 tentang akan memberikan pemasukan dari pajak sebesar 23 persen ke APBN.

"Jika anda katakan ambil dari pajak (23 persen), berarti APBN kita akan tertutupi 200 persen lebih. Sebab kenyataannya 10 persen (pajak) saja sudah menutup 80 persen APBN, kok mau naik 23 persen, (uang) dari mana," tutur Mahfud.

Untuk menaikkan tarif pajak, lanjutnya, merupakan kebijakan yang sangat fatal dan berbahaya bagi keuangan dan potensi perekonomian Indonesia. Sebab, dengan pajak sebesar 10 persen seperti saat ini, banyak keluhan dari pengusaha dan pelaku UMKM yang ia terima.

Menurutnya, kebijakan Pengampunan pajak atau Tax Amnesty menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, masih banyak dipermainkan. Berikut adanya insentif pajak tidak terpakai oleh para pengusaha.

"Itu pertanyaan yang sudah sangat mematikan, enggak bisa dijawab itu. Ini dari APBN atau dari mana, enggak terjawab, apa itu kurang keras? Sudah keras itu, sudah ditabrak," ujarnya.

Bahkan, Mahfud mengungkapkan adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kolaps atau merugi. Dan BUMN-BUMN dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tersebut, mayoritas berhubungan dengan infrastruktur.

"Di era pemerintahan Pak Jokowi, tahu ndak BUMN yang kolaps sekarang adalah BUMN yang ngurusi infrastruktur, kolaps semua, (banyak) koruptor disana. Infrastruktur ini uang darimana, kok mereka bisa rugi. Berarti ya ada something wrong lah di situ," seru Mahfud. (Andika/Jawa Timur)

Baca Juga:

Nusron Ungkap Dukungan Khofifah ke Prabowo-Gibran akan Berdampak Nasional