Mahathir Mohamad Desak Penyidik Usut Korupsi Dana Haji

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 24 Mei 2018
Mahathir Mohamad Desak Penyidik Usut Korupsi Dana Haji

Perdana Menteri Malaysia yang baru Mahathir Mohamad (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Kuala Lumpur (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mulai melakukan sejumlah gebrakan di awal pemerintahannya. Dalam sidang perdana kabinet pada Rabu (23/5) kemarin, Mahathir mendesak pejabat penyidik untuk memperluas penyelidikan korupsi pemerintahan sebelumnya khusus terkait dana haji.

Desakan itu berkaitan dengan dengan penggerebekan polisi pada lima lokasi yang berhubungan Abdul Azeez Abdul Rahim, mantan pemimpin Tabung Haji yang ditunjuk pemerintah. Diduga kuat telah terjadi penyelewengan dana haji Muslim ke Mekah.

Berdasarkan penyataan seorang pejabat MACC (semacam KPK-nya Malaysia), polisi Diraja Malaysia telah menyita sejumlah dokumen, perhiasan dan uang tunai dalam penggerebekan kasus dana haji.

Geledah Rumah Najib Razak
Seorang polisi Malaysia mendorong sebuah troli saat penggeledahan di sebuah kondominium milik keluarga mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, di Kuala Lumpur (ANTARA FOTO/Ariffin Jamar/The Strai

Surat kabar "Star" melaporkan di laman webnya bahwa uang tunai yang ditemukan berjumlah 120 juta ringgit Malaysia (30 juta dolar AS). Abdul Azeez Abdul Rahim tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Selain pengusutan korupsi dana haji, Mahathir Mohamad juga melakukan pengetatan anggaran dan memangkas gaji para menteri kabinetnya.

Mahathir memimpin koalisi oposisi untuk kemenangan mengejutkannya dalam pemilihan umum pada bulan ini, setelah berkampanye tentang biaya hidup tinggi dan berjanji membersihkan korupsi, serta pada Rabu berjanji mengurangi utang nasional 1 triliun ringgit (2,51 triliun rupiah).

Ia melarang mantan perdana menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara itu dan memerintahkan lembaga anti-korupsi menyelidiki hilangnya miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Penyidik menyisir rumah Najib dan beberapa bangunan, menyita uang tunai, perhiasan dan barang mewah, yang diperkirakan bernilai jutaan dolar.

Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) akan selesai meminta keterangan dari Najib, yang memerintah negara itu selama hampir satu dekade, pada Kamis (24/5).

Najib Razak
Najib Razak dari Barisan Nasional menunjukkan jarinya setelah memberikan suaranya di Pekan, Pahang. (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmeth)

Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan di 1MDB.

Menteri Keuangan baru Lim Guan Eng mengatakan pada Rabu bahwa ia telah meminta "PricewaterhouseCoopers" ditunjuk untuk peninjauan dan audit 1MDB.

"Para direktur 1MDB menegaskan bahwa 1MDB 'bangkrut' dan tidak dapat melunasi hutangnya," kata Lim.

Lim sebagaimana dilansir Antara mengatakan pada Selasa pemerintah Najib menipu parlemen atas keuangan 1MDB dan menekan penyelidikan dengan mengintimidasi dan membersihkan sejumlah perwakilan lembaga anti-korupsi.

Sidang Kabinet pertama Mahathir Mohamad
Sidang kabinet pertama PM Mahathir Mohamad (Foto: todayonline)

Mahathir, yang juga perdana menteri selama 22 tahun dari 1981, mengatakan setelah pertemuan kabinet pertamanya, pemerintahnya akan mencoba untuk mengurangi utang nasional, pada 65 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan meninjau proyek-proyek dan pengurangan sepuluh persen gaji para menteri kabinet.

Pemerintahan sebelumnya telah mengatakan bahwa utang nasional berada di bawah pagu yang ditetapkan sendiri sebesar 55 persen dari PDB.

Perdana menteri berusia 92 tahun itu mengumumkan rencana mencabut pajak barang dan jasa, yang bermasalah dan dimaksudkan untuk meraup 43,8 miliar ringgit (110 triliun rupiah) pada tahun ini serta memulihkan subsidi bahan bakar di tengah kenaikan harga minyak.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Mahathir Mulai Berkuasa, Polisi Diraja Malaysia Geledah Lima Tempat Terkait Najib

#PM Malaysia #Kasus Dana Haji #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - 27 menit lalu
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - 2 jam, 27 menit lalu
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Sony Sanjaya, siap menjadi justice collaborator dan membuka fakta terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Indonesia
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Indonesia
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Selama periode 2022 sampai 2026, para pihak di Dirjen Imigrasi maupun Kementerian Imipas menerima uang baik secara tunai, transfer maupun melalui perantara.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Indonesia
KPK Sita 7 Mobil, 15 Motor, dan Ratusan Gram Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK menangkap 17 orang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
KPK Sita 7 Mobil, 15 Motor, dan Ratusan Gram Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
Indonesia
Ajudan Silmy Salim Dorong dan Pukul Jurnalis Saat Sang Bos Serahkan Diri ke KPK
Saat hendak memasuki lobi gedung KPK, para ajudan Silmy menghalangi kerja wartawan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Ajudan Silmy Salim Dorong dan Pukul Jurnalis Saat Sang Bos Serahkan Diri ke KPK
Indonesia
Dugaan Korupsi Eks Bos BGN Dadan Hindayana dan 2 Wakilnya Berlangsung Sejak 2025
Kejagung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Dugaan Korupsi Eks Bos BGN Dadan Hindayana dan 2 Wakilnya Berlangsung Sejak 2025
Bagikan