Mahathir Mohamad Desak Penyidik Usut Korupsi Dana Haji

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 24 Mei 2018
Mahathir Mohamad Desak Penyidik Usut Korupsi Dana Haji

Perdana Menteri Malaysia yang baru Mahathir Mohamad (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Kuala Lumpur (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mulai melakukan sejumlah gebrakan di awal pemerintahannya. Dalam sidang perdana kabinet pada Rabu (23/5) kemarin, Mahathir mendesak pejabat penyidik untuk memperluas penyelidikan korupsi pemerintahan sebelumnya khusus terkait dana haji.

Desakan itu berkaitan dengan dengan penggerebekan polisi pada lima lokasi yang berhubungan Abdul Azeez Abdul Rahim, mantan pemimpin Tabung Haji yang ditunjuk pemerintah. Diduga kuat telah terjadi penyelewengan dana haji Muslim ke Mekah.

Berdasarkan penyataan seorang pejabat MACC (semacam KPK-nya Malaysia), polisi Diraja Malaysia telah menyita sejumlah dokumen, perhiasan dan uang tunai dalam penggerebekan kasus dana haji.

Geledah Rumah Najib Razak
Seorang polisi Malaysia mendorong sebuah troli saat penggeledahan di sebuah kondominium milik keluarga mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, di Kuala Lumpur (ANTARA FOTO/Ariffin Jamar/The Strai

Surat kabar "Star" melaporkan di laman webnya bahwa uang tunai yang ditemukan berjumlah 120 juta ringgit Malaysia (30 juta dolar AS). Abdul Azeez Abdul Rahim tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Selain pengusutan korupsi dana haji, Mahathir Mohamad juga melakukan pengetatan anggaran dan memangkas gaji para menteri kabinetnya.

Mahathir memimpin koalisi oposisi untuk kemenangan mengejutkannya dalam pemilihan umum pada bulan ini, setelah berkampanye tentang biaya hidup tinggi dan berjanji membersihkan korupsi, serta pada Rabu berjanji mengurangi utang nasional 1 triliun ringgit (2,51 triliun rupiah).

Ia melarang mantan perdana menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara itu dan memerintahkan lembaga anti-korupsi menyelidiki hilangnya miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Penyidik menyisir rumah Najib dan beberapa bangunan, menyita uang tunai, perhiasan dan barang mewah, yang diperkirakan bernilai jutaan dolar.

Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) akan selesai meminta keterangan dari Najib, yang memerintah negara itu selama hampir satu dekade, pada Kamis (24/5).

Najib Razak
Najib Razak dari Barisan Nasional menunjukkan jarinya setelah memberikan suaranya di Pekan, Pahang. (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmeth)

Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan di 1MDB.

Menteri Keuangan baru Lim Guan Eng mengatakan pada Rabu bahwa ia telah meminta "PricewaterhouseCoopers" ditunjuk untuk peninjauan dan audit 1MDB.

"Para direktur 1MDB menegaskan bahwa 1MDB 'bangkrut' dan tidak dapat melunasi hutangnya," kata Lim.

Lim sebagaimana dilansir Antara mengatakan pada Selasa pemerintah Najib menipu parlemen atas keuangan 1MDB dan menekan penyelidikan dengan mengintimidasi dan membersihkan sejumlah perwakilan lembaga anti-korupsi.

Sidang Kabinet pertama Mahathir Mohamad
Sidang kabinet pertama PM Mahathir Mohamad (Foto: todayonline)

Mahathir, yang juga perdana menteri selama 22 tahun dari 1981, mengatakan setelah pertemuan kabinet pertamanya, pemerintahnya akan mencoba untuk mengurangi utang nasional, pada 65 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan meninjau proyek-proyek dan pengurangan sepuluh persen gaji para menteri kabinet.

Pemerintahan sebelumnya telah mengatakan bahwa utang nasional berada di bawah pagu yang ditetapkan sendiri sebesar 55 persen dari PDB.

Perdana menteri berusia 92 tahun itu mengumumkan rencana mencabut pajak barang dan jasa, yang bermasalah dan dimaksudkan untuk meraup 43,8 miliar ringgit (110 triliun rupiah) pada tahun ini serta memulihkan subsidi bahan bakar di tengah kenaikan harga minyak.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Mahathir Mulai Berkuasa, Polisi Diraja Malaysia Geledah Lima Tempat Terkait Najib

#PM Malaysia #Kasus Dana Haji #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan