Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta upaya reformasi birokrasi di tubuh Polri harus menjadi prioritas untuk dilakukan. Ma'rud juga meminta hal itu dipercepat agar Polri jadi lembaga profesional serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
"Reformasi birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat, sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," ujar Ma'ruf Amin pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-29 Tahun 2020 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Jumat (2/10).
Baca Juga:
Kans Kemenangan Gibran Lebih Tinggi Dibandingkan Putri Ma'ruf Amin dan Ponakan Prabowo
Reformasi birokrasi di Polri mendesak untuk dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di dalamnya.
Polri juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tambah Ma'ruf.
Tuntutan tugas dan fungsi Polri, yang harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, membutuhkan inovasi-inovasi baru sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari reformasi organisasi di tubuh Polri.
Wapres juga mengapresiasi kinerja Polri dalam memanfaatkan teknologi informasi dan digital di beberapa pelayanannya, antara lain e-samsat, SIM online, SKCK online, Smart SIM dan e-tilang.
Inovasi seperti ini tentu telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
"Intinya organisasi harus agile dan responsif untuk menjawab kecepatan perubahan dari harapan dan tuntutan masyarakat," tukasnya.
Baca Juga:
Didukung Demokrat dan PKS, Putri Ma'ruf Amin Langsung Tancap Gas
Dalam Seminar tersebut, sebagaimana dikutip Antara, Wapres Ma'ruf juga meminta Polri beradaptasi dalam menyesuaikan perkembangan tantangan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terus berubah baik di tingkat lokal, nasional, regional hingga global.
"Sebagai satu organisasi, Kepolisian RI juga dituntut untuk berani melakukan adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan, yang tentunya membawa tantangan-tantangan kamtibmas baru," ujarnya. (*)
