Ma'ruf Amin Berharap Layanan Fast Track dan Kuota Haji Ditambah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Mei 2024
Ma'ruf Amin Berharap Layanan Fast Track dan Kuota Haji Ditambah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Kementerian agama)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mendapat tiga pelayanan fast track bagi jemaah calon haji. Tiga embarkasi yang mendapat layanan fast track yaitu di Embarkasi Jakarta, Surabaya dan Solo.

Tak hanya itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota 20 ribu jemaah karena hubungan istimewa kedua negara yang terjalin baik.

Baca juga:

Air Zamzam Jamaah Embarkasi Solo Tiba di Asrama Haji Donohudan

"Kita berharap tahun depan layanan fast track ini ditambah di embarkasi lain. Juga penambahan kuota, masa tunggu haji kita lama. Insya Allah, kata Dubes Saudi akan dipertimbangkan," ujar Ma'ruf dalam keterangan resminya, Jumat (31/5).

Menurut Wapres jemaah calon haji senang sekali dengan layanan fast track. Proses keimigrasian jemaah dilakukan di negara sendiri dengan cara mudah dan cepat.

Baca juga:

Wapres Perintahkan Perbaiki Layanan Penerbangan Haji

Ditanya tentang sejumlah WNI yang berhaji dengan visa ziarah, Wapres menegaskan hal tersebut tidak boleh dilakukan.

"Ini tidak boleh terjadi lagi adanya pelanggaran itu, kita ada kesepakatan baik dengan Saudi. Maka taati aturan tersebut. Travel jangan memberi peluang untuk terjadi hal ini lagi. Pemerintah berupaya ini tidak terjadi lagi," tegasnya.

#Ma'ruf Amin #Calon Haji #Kementerian Agama
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - 47 menit lalu
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - 1 jam, 43 menit lalu
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Hal ini disampaikan terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Agustus 2025
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Badan Penyelenggaraan Haji segera menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Indonesia
Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
RUU ini juga akan mencantumkan kebijakan dari Arab Saudi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
Indonesia
DPR Siap Revolusi Pelayanan Haji, RUU Terbaru Bakal Bikin Jemaah Lansia dan Disabilitas Punya Fasilitas Mewah
Isu lain yang diangkat adalah peran KBIHU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
DPR Siap Revolusi Pelayanan Haji, RUU Terbaru Bakal Bikin Jemaah Lansia dan Disabilitas Punya Fasilitas Mewah
Indonesia
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Haji ke DPR RI, termasuk usulan pembentukan kementerian haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 Agustus 2025
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Indonesia
Revisi UU Haji Bakal Bikin Wajah Baru Layanan Haji Indonesia, Akhiri Antrean 47 Tahun yang Bikin Pusing Tujuh Keliling
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai revisi UU perlu memperjelas fungsi pengawasan dan transparansi dana haji
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
Revisi UU Haji Bakal Bikin Wajah Baru Layanan Haji Indonesia, Akhiri Antrean 47 Tahun yang Bikin Pusing Tujuh Keliling
Bagikan