Lurah dan Camat DKI Diminta Hafalkan Lokasi Terlarang Pemasangan Atribut Kampanye

MerahPutih.com -Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau kepada camat dan lurah untuk memperhatikan atribut-atribut kampanye yang terpasang di wilayahnya.

“Silahkan. Tolong bapak konsultasi lebih dulu ke wali kota kalau melakukan sesuatu,” katanya dalam acara Townhall Meeting di Balai Kota Jakarta.

Baca Juga:

Heru Budi Ancam Pecat ASN DKI yang Tak Netral di Pemilu 2024

Heru menegaskan, tidak semua wilayah Ibu Kota bisa di pasang baliho, umbul-umbul atau spanduk calon legislatif (Caleg). Menurutnya, ada aturan lokasi mana yang boleh dan tidak dipasang alat peraga kampanye.

Baca Juga:

Heru Budi Ancam Pecat ASN DKI yang Tak Netral di Pemilu 2024

"Yang tidak boleh bapak hafalin, tempatnya titik tidak boleh bapak hafalin. Jadi kalau dipemikiran bapak jalan a yang tidak boleh, dia pasang jalan di b ya sudah sesuai dengan kesepakatan Bawaslu dan KPU ya, bapak tau kan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.

Lokasi tersebut adalah tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga:

Pj Heru Budi Tetapkan Kenaikan UMP DKI Tahun 2024 Sore Ini

Heru pun meminta Satpol PP DKI Jakarta untuk mengkoordinasi dengan wali kota setempat dalam pemasangan alat peraga Pemilu tahun depan.

"Mengenai tanda-tanda atribut kampanye sudah diatur. Saya gak hapal pak Satpol PP apakah sudah diatur kan, sudah diatur tempat-tempatnya, silahkan, tolong bapak konsul lebih dulu ke wali kota kalau melakukan sesuatu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Besaran UMP DKI Diketok Besok, Heru Budi Sudah Terima Hasil Sidang Dewan Upah