Mula Akmal
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menemui massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang melakukan demonstrasi di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4).
Dalam aksi unjuk rasa itu, massa BEM UI menuntut agar Luhut membuka big data yang diklaim memuat percakapan masyarakat Indonesia yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda.
Baca Juga:
Tolak Buka Big Data Tunda Pemilu, Jubir Luhut Diminta Baca UU Informasi Publik
Menanggapi tuntutan tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini mengakui dirinya menyimpan big data tersebut.
"Banyak dan ada di saya (big data masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda)," ujar Luhut.
Namun saat didesak oleh massa BEM UI untuk membuka big data tersebut, Luhut menolak.
"Keluarin datanya Pak," kata peserta aksi.
"Kan saya punya hak juga tidak untuk mengshare ke kalian, enggak ada masalah," jawab Luhut.
Baca Juga:
Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode
Menurut Luhut, perbedaan pendapat mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI tidak perlu menjadi polemik. Sebab di alam demokrasi siapa pun berhak mengemukakan pendapat.
"Beda pendapat itu biasa. Kamu harus bisa belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu dan anakmu bisa beda pendapat," ujar Luhut.
Luhut sebelumnya mengungkapkan dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja.
Pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) juga diklaimnya mendukung penundaan Pemilu.
Luhut menjelaskan temuan itu berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi. (Pon)
Baca Juga:
