Eddy Flo
MerahPutih.Com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat keempat semalam menilai sistem pertahanan Indonesia rapuh lantaran anggaran bidang pertahanan dari APBN terlalu kecil. Bukan hanya itu, Prabowo juga menyebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) lemah.
Menanggapi kritikan Prabowo, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan penilaian itu tidak tepat. Pasalnya alokasi anggaran pertahanan harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi negara.
"Kan anggaran itu kan kita 0,8 persen dari GDP (Gross Domestic Product). Presiden itu mau meningkatkan sampai 1.5 persen dari GDP kita. Itu kan sejalan sama pertumbuhan ekonomi. Jadi gabisa dong main naikin aja. Nanti goyang dong nanti keseimbangan APBN kita. Kan tidak sesederhana itu," kata Luhut di Jakarta, Minggu (31/3).
Mantan komandan Prabowo di satuan antiteror Kopassus itu menyatakan kalau pemerintah mengalokasikan dana sebesar 1,5 persen dari APBN berarti anggaran pertahanan Indonesia menjadi Rp107 triliun.
"Sampai 1 persen saja itu sudah bisa hampir Rp150/160 T dan itu udah lumayan banyak. Kalau udah sampai 1.5 kan itu udah sampai Rp 200 T. Nah angka Rp 200 T ini kan banyak sekali jadi. Nah mengelola Rp 200 T itu juga tidak mudah," jelas Luhut
BACA JUGA: Ketua DPR Serukan Semua Pihak untuk Hentikan Kampanye Hitam
Viral Emak-Emak PEPES Kampanye 'Tak Ada Adzan', Luhut: Panik Jadinya Sebar Fitnah Lagi
BPN: Bicara Pancasila, Ahok itu Dicalonkan Prabowo pada Pilgub DKI 2012
Selain itu, Luhut Panjaitan juga mengkritik Prabowo yang selalu mendengungkan persiapan perang fisik. Menurut dia, zaman telah berubah, perang fisik kini berganti wujud menjadi proxy war, sehingga jawaban Jokowi terkait potensi perang baru bisa terjadi 20 tahun ke depan itu tepat.
"Presiden ini harus percaya juga dong dengan perkiraan intelijen strategis dari TNI. Bahwa 20 tahun ke depan belum ada potensi perkiraan, adanya invasi ke indonesia. Dan itu logis sekali karena, keluasan indonesia ini dan pengalaman kita di Timor-Timur. Timor-Timur itu bukan invasi ya. Jadi itu prosesnya dulu karena saya ikut di sana tahun 1975. Itu adalah oprasi keamanan dalam negeri. Kami ulangi, jadi perkiraan intelijen strategis kita pun tidak salah pada waktu itu," ungkap purnawirawan jenderal bintang empat ini.(Knu)
