Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah terus melanjutkan pembangunan IKN pada tahap pertama pada 2024. Pembangunan difokuskan untuk mewujudkan satu ekosistem utuh yang terdiri dari sejumlah fasilitas yang terbangun, seperti fasilitas infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung perkantoran, hingga pusat perbelanjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Mempercepat pembangunan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga:
2/3 Lahan Untuk Pembangunan IKN Berupa Hutan Tropis
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan Luhut akan mengoordinasikan lembaga terkait agar percepatan investasi di IKN berjalan efisien.
"Tim 'task force' khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengoordinir 'interdept' dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi," kata Bambang.
Selain menunjuk Luhut menjadi ketua satgas yang akan mengoordinasikan antarlembaga, Presiden Jokowi juga memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan guna memudahkan investor menanamkan modal di IKN.
Bambang menjelaskan, satgas tersebut bertugas untuk memastikan tanah yang akan ditawarkan kepada investor berstatus clean and clear.
"Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya," kata Bambang.
Sejauh ini, sudah ada 209 nota kesepahaman atau "Letter of Intent" yang diajukan oleh para investor kepada Otorita IKN. Dari 209 LoI tersebut, 36 di antaranya sudah ditandatangani dalam bentuk perjanjian "non disclosure agreement" dimana pembicaraan sudah lebih rinci karena ada pertukaran data.
Bambang mengatakan, dalam beberapa bulan mendatang, pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek di IKN yang sudah matang dari pelaku usaha atau pembiayaan non APBN.
"Di situ misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya yang ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua tim untuk membuat satu ekosistem," kata Bambang.
Baca Juga:
2/3 Lahan Untuk Pembangunan IKN Berupa Hutan Tropis
