Luhut Komandoi Percepatan Investasi di IKN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Mei 2023
Luhut Komandoi Percepatan Investasi di IKN

Menko Maritim dan Investasi. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah terus melanjutkan pembangunan IKN pada tahap pertama pada 2024. Pembangunan difokuskan untuk mewujudkan satu ekosistem utuh yang terdiri dari sejumlah fasilitas yang terbangun, seperti fasilitas infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung perkantoran, hingga pusat perbelanjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Mempercepat pembangunan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga:

2/3 Lahan Untuk Pembangunan IKN Berupa Hutan Tropis

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan Luhut akan mengoordinasikan lembaga terkait agar percepatan investasi di IKN berjalan efisien.

"Tim 'task force' khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengoordinir 'interdept' dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi," kata Bambang.

Selain menunjuk Luhut menjadi ketua satgas yang akan mengoordinasikan antarlembaga, Presiden Jokowi juga memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan guna memudahkan investor menanamkan modal di IKN.

Bambang menjelaskan, satgas tersebut bertugas untuk memastikan tanah yang akan ditawarkan kepada investor berstatus clean and clear.

"Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya," kata Bambang.

Sejauh ini, sudah ada 209 nota kesepahaman atau "Letter of Intent" yang diajukan oleh para investor kepada Otorita IKN. Dari 209 LoI tersebut, 36 di antaranya sudah ditandatangani dalam bentuk perjanjian "non disclosure agreement" dimana pembicaraan sudah lebih rinci karena ada pertukaran data.

Bambang mengatakan, dalam beberapa bulan mendatang, pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek di IKN yang sudah matang dari pelaku usaha atau pembiayaan non APBN.

"Di situ misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya yang ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua tim untuk membuat satu ekosistem," kata Bambang.

Baca Juga:

2/3 Lahan Untuk Pembangunan IKN Berupa Hutan Tropis

#Ibu Kota #IKN Nusantara #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan