Luas Pemukiman Kumuh di Kota Bandung Capai 400 Hektar

MerahPutih.com - Pemerintah Inggris melalui Kedutaan Inggris mendukung transformasi transportasi publik di Kota Bandung melalui program Global Future Cities Programme (GFCP).

Program tersebut seharusnya telah selesai pada tahun 2022. Namun, Pemerintah London berencana untuk menjajaki kerja sama di sektor lain.

Baca Juga:

PKS Soroti Kemiskinan dalam 2 Tahun Kepemimpinan Gibran-Teguh

Hal tersebut disampaikan Head of Resilient Cities and Infrastructure, UK Foreign, Commonwealth and Development Office, Simon Stevens, di Balai Kota Bandung, Kamis (9/3).

"Sebenarnya tujuan dari kunjungan ini adalah untuk berdiskusi mengenai rencana-rencana prioritas daerah bagi pembangunan infrastruktur rendah karbon di sektor perkotaan dan perhubungan. Serta menjajaki peluang-peluang kerja sama lainnya," ujar Simon.

Pemerintah London ingin mengetahui program-program prioritas pembangunan Kota Bandung dan menjajaki peluang kerja sama ke depannya.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna optimis kerja sama dengan pihak London bisa dilanjut kembali. Meski memang dalam waktu dekat, jabatan Wali Kota Bandung akan berakhir.

"Tapi bukan berarti kerja sama ini selesai sampai di sini. Akan ditindaklanjuti sesuai dengan atensi kita bersama. Semoga bisa membawa energi dan semangat yang lebih baik," harap Ema.

Ia menjelaskan, ada empat sektor yang bisa dijajaki kerja sama, yakni transportasi, lingkungan, permukiman, dan ancaman potensi bencana.

"Kota Bandung ini sebenarnya memiliki potensi yang tinggi dari parkiran. Kita bisa meraih PAD sebesar Rp 200 miliar. Namun, saat ini kita baru bisa mendapatkan Rp 9 miliar," jelasnya.

Kemudian, pengentasan masalah lingkungan dan pemukiman kumuh pun menjadi hal ingin diselesaikan melalui kerja sama tersebut. Di Kota Bandung per harinya sampah yang dihasilkan sebanyak 1.500 ton.

"Masih banyak pemukiman kumuh juga di daerah Wates, Pagarsih, Sadang Serang. Selain itu, potensi ancaman bencana berupa sesar Lembang pun bisa terjadi kapanpun. Jika ini tidak terdeteksi secara optimal, kota ini tidak siap saat ada bencana," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Dadang Darmawan mengatakan, Pemkot Bandung memperoleh 8 unit bus listrik pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat memberikan bantuan 8 unit bus listrik kepada kita. Namun, operasionalnya tersendat, hingga sekarang jadi tidak beroperasi," aku Dadang.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi, permukiman kumuh di Kota Bandung mencapai kisaran 20,3 persen atau sekitar 400 ha.

"Indikatornya karena belum terjangkau saluran air bersih dan pengolahan limbah komunal. Ini masih jadi PR untuk mencari teknologi pengolah limbah komunal," kata Rizki. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Anggaran Permasalahan Kemiskinan Ekstrem