Andika Pratama
MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta kepada para korban terorisme masa lalu untuk mengajukan perlindungan agar mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Pada UU Nomor 5 disebutkan memberikan pemenuhan hak-hak korban terorisme, yang meliputi, bantuan medis sesaat peristiwa, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi dan kompensasi.
Baca Juga
Diperiksa di Belasan Titik, Kebakaran di Gedung Kejagung Masih Misterius
"LPSK secara serius tengah menyiapkan rencana program pemulihan bagi korban Terorisme yang komprehensif sehingga diharapkan mampu berkontribusi terhadap langkah-langkah memerangi Terorisme di Indonesia," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan Susilaningtias dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (25/8)
Perlindungan saksi dan korban terorisme sebelumnya telah diatur dalam UU 31/2014 tentang Perubahan Atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, menyangkut kompensasi terhadap korban terorisme, UU 31/2014 tetap mengacu pada UU pemberantasan tindak pidana terorisme.
"Korban terorisme masa lalu agar mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK yang dilengkapi dengan surat keterangan korban terorisme dari BNPT sebelum 21 Juni 2021 (merujuk batas akhir pengajuan permohonan korban terorisme masa lalu)," ujarnya.
Sampai dengan Agustus 2020, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 564 Korban Terorisme yang melibatkan setidaknya 65 peristiwa serangan Terorisme di Indonesia. Dari 65 Peristiwa tersebut, 45 peristiwa terjadi sebelum UU 5/2018 disahkan (masa lalu) diawali Peristiwa Bom Bali 1 2002, dan 19 peristiwa terorisme terjadi paska UU 5/2018 disahkan.
Terkait dengan kompensasi LPSK telah berhasil melaksanakan pembayaran kompensasi bagi 61 orang Korban dalam 12 peristiwa serangan terorisme dengan total pemberian kompensasi sebesar Rp4,2 miliar
Kompensasi merupakan hak korban terorisme. PP 35/2020 telah mengatur pemberian kompensasi bagi tiga kelompok korban yakni, korban terorisme masa lalu, korban paska UU 5/2018 dan WNI korban terorisme di luar negeri. Untuk korban terorisme paska UU 5/2018 disahkan, kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan, begitu pula untuk korban terorisme di luar negeri.
Sedangkan, kompensasi kepada korban terorisme masa lalu pemberian kompensasi langsung disampaikan LPSK tanpa putusan pengadilan. Namun, pembayaran kompensasi pada 3 kelompok korban itu seluruhnya dilaksanakan oleh LPSK.
Pemberian hak-hak bagi WNI korban terorisme di luar negeri merupakan, usulan LPSK dalam pembahasan draft PP 35/2020, terinspirasi atas peristiwa terorisme yang terjadi di Selandia Baru, Maret 2019 lalu.
Perlindungan kepada korban terorisme di luar negeri ini merujuk kepada Pasal 4 UU 15/2003 yang mengatur tentang peristiwa terorisme di luar negeri terhadap orang, fasilitas Indonesia termasuk kediaman diplomatik Indonesia, di atas kapal atau pesawat yang berbendera Indonesia.
"PP 35/2020 ini telah menjadi penantian bagi korban terorisme masa lalu. Karena melalui PP ini korban terorisme masa lalu akan mendapatkan kompensasi dari negara melengkapi bantuan medis, psikologis dan psikososial yang selama ini telah diberikan LPSK," sambungnya.
Saat ini, LPSK tengah menunggu persetujuan Menteri Keuangan atas skema kompensasi yang akan diberikan kepada korban terorisme masa lalu. Draft skema kompensasi ini telah LPSK ajukan sejak tahun lalu.
Baca Juga
Ratusan Pegawai Pabrik di Cikarang Tertular Corona, Pemerintah Singgung Minimnya Protokol Kesehatan
"Menteri Keuangan untuk segera menerbitkan persetujuan skema kompensasi dan menyiapkan ketersediaan anggaran untuk pembayaran kompensasi tersebut," paparnya.
Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan swasta serta organisasi filantropi untuk bersama-sama LPSK melakukan rehabilitasi psikososial bagi korban terorisme berupa bantuan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan atau bantuan kelangsungan pendidikan sebagaimana mandat UU. (*)
