Lowongan PNS Kontrak di Atas 35 Tahun Dibuka Nanti Sore, Jangan Sampai Lewat!

MerahPutih.com - Sore ini, pemerintah resmi membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I alias penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang berusia di atas 35 tahun dengan sistem kontrak.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id yang dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16:00 WIB.

“Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, dikutip dari laman resmi Sekretaris Kabinet, setkab.go.id, Jumat (8/2).

Menurut Ridwan, rekrutmen P3K pada tahap I meliputi THL (Tenaga Harian Lepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013.

Para pendaftar wajib memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Ridwan menjabarkan persyaratan pada rekrutmen Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Syarat untuk pendaftar Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Sedangkan, untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.

BPN menjabarkan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN, sedangkan P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD. Pegawai P3K yang diterima akan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

"Masa hubungan kerja P3K paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018," tandas pejabat BKN itu. (*)