Legislator Sarankan Pemerintah Cari Stadion Lain Dibandingkan Renovasi JIS


Jakarta International Stadium. Foto: Instagram @jakintstadium
MerahPutih.com - Rencana pemerintah untuk merenovasi Jakarta International Stadium (JIS) agar bisa menjadi venue Piala Dunia U-17 2023 mendapatkan kritikan dari anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli (MTZ).
Menurut dia, alangkah baiknya pemerintah memilih stadion lain ketimbang JIS yang harus rombak. Langkah ini akan menghabiskan anggaran besar dan menyakiti hati sejumlah pihak.
Baca Juga
"JIS gak usah dipakai jadi ajang Pildun U-17. Kan banyak stadion lain? Jadi lebih murah dan gak perlu memikirkan bagian mana dari JIS yang mau dirombak," tutur MTZ saat dikonfirmasi, Senin (10/7).
Ia memandang, proyek penggantian rumput JIS tidak perlu dilakukan. Kalau rumput hybrid di JIS diganti, lanjut dia, itu sama saja dengan merusak JIS. Terlebih untuk mengganti rumput JIS ditaksir menghabiskan anggaran mencapai Rp 6 miliar.
Baca Juga
Erick Thohir Buka Suara soal Biaya Renovasi JIS Rp 5 Triliun
MTZ mengaku, dirinya berkomunikasi dengan pihak yang bekerja di JIS selama 5 tahun. Dari curhatan itu, mereka merasa sedih dan kecewa kerja kerasnya selama ini tidak diapresiasi, malah mau di acak-acak.
"Sudah, biarkan saja JIS seperti apa adanya sekarang. Gak usah dijadikan ajang Pildun U-17," ujarnya.
Maka dari itu ia berharap, pemerintah untuk mengurungkan niatnya merevitalisasi stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu dan memilih stadion lain.
"Mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang bisa lebih mengapresiasi JIS dan mengapresiasi karya-karya putra bangsa lainnya. Tanpa terkungkung oleh SARA dan politik!," tutupnya. (Asp).
Baca Juga
PKS Ungkap Polemik JIS Jadi Ajang Pemerintah Memamerkan Kelemahan Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
